“Data ini membuktikan masalah keamanan pangan di SPPG masih serius dan harus segera dibenahi,” tegas Taruna.
Sebagai langkah koreksi, BPOM menekankan perlunya perbaikan sistem keamanan pangan secara menyeluruh. Rekomendasi yang diajukan mencakup penerapan standar higienis, sistem pemantauan ketat, serta penyediaan sarana yang memadai. “Niat kami bukan mencari kesalahan, melainkan mengoreksi agar program makan bergizi gratis bisa berjalan sukses,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan yang telah turun langsung hingga ke puskesmas dalam menangani KLB keracunan. Menurut Taruna, peran fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat vital, terutama di daerah yang minim akses rumah sakit. “Bahkan jika perlu, Unit Kesehatan Sekolah pun harus dilibatkan dalam pengawasan dan respons cepat,” tambahnya.
BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia.
Dengan investigasi ini, BPOM berharap SPPG ke depan mampu memenuhi standar keamanan pangan sehingga kasus serupa tidak lagi terulang. “Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan pangan yang sehat, aman, dan bergizi, tanpa risiko membahayakan kesehatan,” tutup Taruna.
(dec/spt)
