“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Zulkifli.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi SLHS bagi seluruh dapur MBG selesai dalam satu bulan. “Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan,” ujarnya.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan Rabu pekan ini untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan, serta dihadiri Menkes, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan BGN, dan pejabat terkait lainnya.

(ain)