Selain itu, pengawasan program disebut harus diperketat dengan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersertifikasi dan rutin dievaluasi.

IDAI juga menekankan pentingnya adanya prosedur mitigasi bila terjadi kasus keracunan, termasuk layanan aduan masyarakat yang bisa segera ditindaklanjuti. Menurut IDAI, penanganan harus melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Hikari AMbara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K) menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi program MBG.

(rtd/frg)