“Kelemahan kita adalah tidak paham apa itu ekosistem pariwisata. Akibatnya, pembangunan sering mengabaikan daya dukung lingkungan, seperti yang terjadi di kawasan Puncak di mana izin hanya beberapa meter tapi pembangunan meluas berhektar-hektar hingga menyebabkan banjir,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain berbasis ekosistem, rancangan UU juga mewajibkan adanya manajemen risiko dan mitigasi dalam setiap program pariwisata. “RUU ini sudah berkali-kali dibahas dan final, tapi tidak kunjung diketok. Padahal yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar, bukan sekadar revisi kalimat,” tegas Azril.

(fik/spt)