"Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN beserta jajaran di bawahnya untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak beritikad baik dalam mengurus hak guna usaha, atau hak pengelolaan dari izin perkebunan yang sudah diperolehnya," pungkasnya.

Dalam pemaparannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan pihaknya telah melakukan pendaftaran tanah sebanyak 123,1 juta bidang atau 98% dari target yang sebesar 126 juta bidang tanah. 

Sedangkan untuk capaian sertifikat bidang tanah saat ini sebanyak 96,9 juta bidang tanah. Data tersebut terdiri sertifikat hak milik sebanyak 80,2 juta bidang, hak guna usaha sebanyak 20 ribu bidang.

Lalu, hak guna bangunan sebanyak 6,6 juta bidang, hak pakai sebanyak 1,6 juta bidang, hak pengelolaan sebanyak 8 ribu bidang dan hak wakaf sebanyak 276 ribu bidang tanah.

(ell)