REAL COUNT PILPRES 2024

Diperbarui: 26 Feb 2024 | 13:50 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Data Masuk: 77.13%

01. Anies - Muhaimin

24.44%

02. Prabowo - Gibran

58.84%

03. Ganjar - Mahfud

16.72%

QUICK COUNT PILPRES 2024

01. Anies - Muhaimin
25.21%
02. Prabowo - Gibran
58.06%
03. Ganjar - Mahfud
16.73%

Data Masuk: 99.9%

01. Anies - Muhaimin
25.13%
02. Prabowo - Gibran
58.51%
03. Ganjar - Mahfud
16.36%

Data Masuk: 100%

01. Anies - Muhaimin
25.06%
02. Prabowo - Gibran
59.08%
03. Ganjar - Mahfud
15.86%

Data Masuk: 100%

Disclaimer: Bloomberg Technoz bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk menampilkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga-lembaga tersebut sah secara hukum dan aturan berdasarkan Keputusan KPU No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024. Namun, Bloomberg Technoz maupun Bloomberg Media tidak bertanggung jawab atas validasi data serta hasil hitung cepat dari lembaga survei tersebut.

Logo Bloomberg Technoz

Buka Peluang Pangkas Upah Buruh, Menaker Dikritik Buruh dan Pakar

Rezha Hadyan
19 March 2023 16:31

Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh. (Bloombeg Technoz/Sultan Ibnu Affan)
Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh. (Bloombeg Technoz/Sultan Ibnu Affan)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan mengungkapkan kekecewaan kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 5/2023 yang memungkinkan pemangkasan upah buruh.

Aturan itu memperbolehkan perusahaan padat karya tertentu yang berorientasi ekspor untuk memangkas upah pekerja hingga 25%. Pemangkasan upah bisa dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Mereka menuding Ida melawan kehendak Presiden Joko Widodo ketika mengeluarkan peraturan yang ditetapkan pada Selasa (7/3/2023) itu. Sebab Jokowi sebelumnya telah menandatangai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 yang melarang penurunan upah pekerja atau pembayaran upah pekerja di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan.

"Sikap Menaker yang melawan presiden berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (19/02/2023).

"Beberapa waktu lalu Manaker juga sempat mengeluarkan Permenaker terkait JHT [Jaminan Hari Tua] yang bertentangan dengan PP [Peraturan Pemerintah] No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan. Tidak mengerti hukum."