Perusahaan juga mengklam telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau pada 2016 hingga 2025. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program-program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 Puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
RAPP bersama Grup APRIL mengungkap telah menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia.
Sejak 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) perusahaan telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa, yang diklaimnya membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.
"Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tukasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas area kerja sekitar 338.536 hektare (ha) di Provinsi Riau.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Izin tersebut dicabut karena adanya sejumlah pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang berulang terjadi, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 ha, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 ha, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 ha.
Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan penertiban tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
"Penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga," ujar Barita dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2026).
Atas pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di areal perizinan PT RAPP resmi dihentikan dan kawasan tersebut kembali dalam penguasaan negara.
Adapun, PT RAPP merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE), grup usaha yang berbasis di Singapura dan didirikan oleh Sukanto Tanoto.
Konglomerat tersebut dikenal memiliki bisnis lintas sektor, termasuk pulp dan kertas, perkebunan, serta energi.
Sukanto merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar US$21,1 miliar, berdasarkan Bloomberg Billionaires Index.
Sebagian besar kekayaannya berasal dari RGE, di mana bisnisnya mencakup pulp, kertas, dan minyak sawit.
(ros)






























