Menurut mereka, pendapat hukum tersebut menegaskan kewajiban seluruh negara untuk tidak mengakui sebagai sah situasi yang timbul akibat pendudukan Israel yang melanggar hukum, serta tidak memberikan bantuan atau dukungan untuk mempertahankan situasi yang diciptakan oleh pendudukan tersebut.
Dalam kaitan ini, para menteri kembali mendesak Israel untuk mencabut seluruh kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas permukiman maupun langkah-langkah lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah pendudukan Palestina.
Pernyataan bersama itu juga mengecam eskalasi militer Israel di Gaza dan menyerukan penerapan penuh serta segera Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza. Rencana tersebut diharapkan dapat menjamin keamanan dan stabilitas, mengatasi situasi kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta meletakkan dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.
“Para menteri menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pendudukan Palestina,” demikian pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, para menteri menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang layak untuk mewujudkan perdamaian yang adil, langgeng, dan menyeluruh adalah melalui penerapan solusi dua negara (two-state solution). Solusi ini harus diwujudkan melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, memiliki wilayah yang saling terhubung, dan layak, berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
(del)
































