Menurut Denny, satu-satunya opsi untuk tak membuat celah hukum bagi wapres baru adalah menggeser atau menunda tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR. Dia menilai, tanggal sidang tinggal dihitung 14 hari kerja usai Prabowo menyerahkan dua nama calon.
“Pilihan yang tersedia, jika Presiden tidak memasukkan nama hari ini, adalah menunda lagi pelaksanaan Sidang MPR,” kata dia.
Mahfud MD pun mewanti-wanti agar pemerintah dan MPR berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia berharap proses pemilihan calon wapres benar-benar sesuai dengan seluruh aturan pada UUD 1945, UU MD3 dan Tata Tertib MPR.
Dia mencontohkan, apabila Prabowo menyerahkan dua nama pada hari ini, pelaksanaan sidang paripurna seharusnya ditunda menjadi 10 Desember 2026.
“Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja, sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC [China] maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” ujar dia.
Toh, kata dia, MPR sebenarnya punya waktu 60 hari sejak Gibran mengundurkan diri dari jabatan wapres. Sehingga, proses pemilihan sebenarnya masih memiliki ruang hingga akhir Januari 2027.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” ujar Mahfud.
(mef/frg)































