Logo Bloomberg Technoz

"Artinya, ada kelebihan 4,2 juta kl karena shifting dari Pertamax ke Pertalite," tuturnya.

Belum lagi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya juga menyatakan harga keekonomian Pertalite saat ini sudah mencapai sekitar Rp18.000/liter.

Jika dibandingkan dengan harga patokan Pertalite saat ini di level Rp10.000/liter, terdapat selisih Rp8.000 yang menjadi beban tambahan bagi anggaran kompensasi.

"Masalahnya adalah ini kompensasi, bukan subsidi. Jadi tinggal menunggu seberapa kuat arus kas dari Petamina saja," paparnya.

Hingga akhir Oktober 2026, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara yang dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi telah mencapai Rp415,8 triliun, melonjak 32% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp315 triliun.

Total tersebut juga sudah setara sekitar 93% dari target APBN 2026 yang sebesar Rp500 triliun. Target inipun bengkak dari pagu awal hanya Rp447 triliun.

"Berdasarkan perinciannya, total belanja subsidi Rp261,4 triliun dari sebelumnya Rp194,9 triliun. Kemudian, kompensasi Rp154,4 triliun dari sebelumnya Rp120 triliun," demikian tercantum dalam dokumen paparan konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).

Secara terperinci, realisasi belanja subsidi diberikan untuk penggunaan kuota bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 15,24 juta kl, naik 9,5% dari 13,91 juta kl pada periode yang sama tahun lalu.

 Kemudian, pemakaian LPG 3 kg sebanyak 6,49 juta metrik ton, naik 2,3% dari sebelumnya 6,35 juta metrik ton. Selanjutnya, subsidi listrik diberikan untuk 43,5 juta pelanggan, naik 2,3% dari 42,5 sebelumnya juta pelanggan.

Di sisi lain, Pertamina sendiri mengaku telah siap  untuk mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah apabila terjadi penambahan kuota atau stok BBM bersubsidi untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sekretaris Perusahaan PPN Roberth MV Dumatubun mengatakan perusahaan tetap berusaha memastikan kecukupkan stok Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan JBKP Pertalite hingga akhir tahun ini.

"Kami akan mengikuti arahan pemerintah dan pernyataan pemerintah pastinya. Disiapkan cukup sampai akhir tahun," ujar Roberth saat dihubungi Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).

Hanya saja, Roberth tidak mengelaborasi berapa kuota penambahan yang diminta pemerintah khusus Pertalite untuk mengamankan pasokan Nataru.

Untuk Solar, pemerintah sudah memutuskan menambah kuota sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kl, dari alokasi awal sepanjang tahun ini yang dipatok sebesar 18,64 juta kl.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas sudah mengumumkan penambahan kuota subsidi Solar lantaran konsumsi JBT tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.

"Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).

Wahyudi mengatakan konsumsi Solar meningkat menjadi sekitar 58.000 sampai 59.000 kl per hari, dibandingkan dengan volume sebelumnya sekitar 50.000 kl per hari.

Hingga 31 Oktober, total realisasi solar subsidi telah mencapai 88,02% dari total kuota awal sebanyak 18,64 juta kl. Dengan realisasi normal yang seharusnya sekitar 83%, berarti terdapat pertumbuhan permintaan sebesar 5%.

(wdh)

No more pages