Meski demikian, Anggia menekankan penetapan WUP berbeda dengan izin menambang. Dengan kata lain, WUP bukan serta-merta menjadi dasar pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.
Dia menegaskan, setiap proses penerbitan IUP wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025.
Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Berhenti Operasi
Di sisi lain, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam membantah dugaan bahwa perusahaan tengah dan pernah menjajaki ekplorasi lanjutan soal potensi cadangan emas di TNUK.
Sekretaris Perusahaan Antam Wishnu Danandi mengatakan perusahaan memastikan tidak memiliki rencana, termasuk membuka kembali kegiatan pertambangan emas entitas perusahaannya yang bernama PT Cibaliung Sumberdaya (CSD).
"Hingga saat ini, Antam maupun CSD tidak memiliki rencana untuk mengembangkan ataupun membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut," ujar Wishnu kepada Bloomberg Technoz, Rabu (18/11/2026).
CSD memang sebelumnya pernah menambang emas mulai 2010, dengan luas area sekitar 1.340 hektare (ha). Namun, Wishnu memastikan kegiatan tersebut berada di luar area Taman Nasional.
Seluruh operasional dan kegiatan PT CSD, kata Wishnu, juga telah berhenti sejak 2022. Dalam laporan tahunan Antam 2025 disebutkan bahwa IUP operasi produksi PT CSD dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Sejak saat itu, tidak terdapat lagi aktivitas penambangan maupun produksi, dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pascatambang," tutur dia.
Polemik soal keberadaan potensi cadangan emas menyeruak usai munculnya wacana pemindahan populasi badak Jawa atau rhinoceros sondaicus dari TNUK, yang memicu spekulasi dan kecurigaan kalangan masyarakat tentang potensi kandungan cadangan emas di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Keberadaan Gunung Anak Krakatau dan potensi bencana gempa bumi maupun tsunami disebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mengembangkan habitat kedua bagi badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Jawa Timur.
Adapun, gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di sela media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Menurut Hashim, apabila bencana tersebut terjadi pada kemudian hari, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon dinilai akan berisiko mengalami kepunahan.
Spekulasi itu akhir-akhir ini kian santer usai masyarakat menggarisbawahi bahwa Kementerian ESDM telah menetapkan kawasan laut di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, sebagai WUP.
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K./MB.01/MEM.B/2026 yang diterbitkan dan ditandatangi langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Dalam Kepmen tersebut, Provinsi Banten, termasuk wilayah TN Ujung Kulon dan laut sekitarnya dapat ditetapkan menjadi WUP mineral logam; batu bara; mineral bukan logam; hingga pertambangan batuan.
(wdh)




























