Logo Bloomberg Technoz

"Nanti salah satu teknis pembayaran yang diusulkan Kemenkeu melalui pemotongan DBH. Kan ada DBH yang belum dikeluarkan dari Kemenkeu ke DKI," sambungnya. 

Dengan skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur terlebih dahulu, sementara kewajiban pembayaran pinjaman diperhitungkan melalui DBH yang belum disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.

Tito mengatakan, rencana penerbitan obligasi daerah sejatinya perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menambah beban utang pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

Sebab menurutnya, tidak semua daerah memiliki kemampuan membayar kewajiban obligasi seperti DKI Jakarta. Sebagian pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kalau daerah-daerah lain ngikut yang enggak punya kemampuan bayar, kami kan punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah; hanya bergantung ke pusat, DAU. Sehingga kalau dia mengeluarkan obligasi [dan enggak bisa bayar] terus bayarnya bagaimana [nanti]?" tegas Tito. 

Apa yang disampaikan oleh Tito tersebut sejatinya juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kondisi pasar global sebelum menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond.

Hal ini disampaikannya kepada awak media usai dirinya  menemui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kemarin, (28/10/2026).

Menurutnya penerbitan obligasi daerah sejatinya memiliki beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Keputusan untuk menerbitkan surat utang, kata dia, juga perlu mempertimbangkan situasi pasar keuangan yang tengah berlangsung.

"Obligasi itu kan sudah ada ketentuannya, kita jalankan sesuai ketentuan. Namun yang namanya kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi enggak bagus," kata Suahasil usai agenda Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026). 

Di sisi lain, ia menekankan bahwa kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang berencana mencari pendanaan melalui penerbitan surat utang.

Suahasil menyebut pilihan penerbitan obligasi tetap berada di tangan masing-masing pemerintah daerah. Namun yang pasti pemerintah pusat, kata Suahasil, juga membuka sejumlah opsi dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga nanti kita bangun komunikasi dengan Pemda DKI. Dan sekarang komunikasi sudah mulai berjalan. Untuk Pemda DKI memang sudah ada beberapa proyek yang secara langsung ataupun tidak langsung itu berasal dari APBN," jelasnya 

"Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan. Seperti misalkan MRT, itu penerusan. Jadi yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh Pemda di seluruh Indonesia," pungkas Suahasil. 

Sebagai catatan saja, mengutip dari laman OCBC, disebutkan bahwa dalam menerbitkan obligasi daerah pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa persyaratan di antaranya: 

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia pasal 54 dan 55. Nilai obligasi saat jatuh tempo sama dengan saat diterbitkan, mencantumkan nilai nominal, tingkat bunga (kupon), tanggal pembayaran bunga, tanggal jatuh tempo, ketentuan pengalihan kepemilikan, frekuensi pembayaran bunga, cara menghitung pembayaran bunga, dan ketentuan terkait hak untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo.

Penerbitan obligasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan akan diberikan atas nilai bersih maksimal obligasi daerah.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang sedang menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni tahun depan, bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. 

Rencana tersebut diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027. Obligasi Daerah direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun.

(prc/ell)

No more pages