BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan bank sentral.
"Perluasan cakupan layanan tersebut memperkuat peran lembaga tersebut dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan secara terintegrasi," ujar Dicky.
Penguatan itu sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberi pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan jika pengaduan belum menghasilkan kesepakatan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal PUSK, namun belum mencapai kesepakatan penyelesaian. Selain itu, sengketa tersebut tidak sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
(lav)




























