Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang sekitar 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menyebut, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan pada 12 November 2026. Penyidik kemudian mengembangkan perkara ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 dengan sangkaan Pasal 607 KUHP.
Melalui pengembangan tersebut, Bareskrim akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM bersubsidi dengan volume yang melampaui dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki. Kemudian, dipindahkan ke kapal SPOB sebelum diteruskan ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diganti dengan dokumen pengiriman lain, sehingga distribusi seolah-olah seperti kegiatan resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman," sebutnya.
"Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” pungkasnya.
(mef/frg)


























