“Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, bantuan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non-digital,” kata Bimo.
Bimo berharap perluasan basis pajak dapat mengerek pendapatan, salah satunya melalui implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 marketplace yang mulai berlaku 1 Oktober 2026 lalu. Menariknya, kebijakan memajaki para pedagang toko online ini sebelumnya sempat ditunda oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, namun akhirnya diputuskan tetap berjalan demi mengejar target pajak.
Tak hanya itu, Bimo juga memberlakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital luar negeri SPPTDLN (Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri) pada akhir September lalu.
Dirjen Pajak bahkan menahan realisasi pengembalian pembayaran pajak atau restitusi pajak kepada wajib pajak, tanpa alasan kuat. Hal ini terbukti dari nilai restitusi pajak pada periode Januari hingga Oktober 2026 yang hanya Rp208,68 triliun. Angka tersebut lebih rendah 38,71% dibanding realisasi restitusi pajak pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp340,52 triliun.
Ketika memajaki objek yang menyasar masyarakat kelas menengah, di saat bersamaan, Dirjen Pajak belum juga menunjukkan gelagat untuk melangkah maju menggarap potensi pajak jumbo dari perusahaan-perusahaan kelas kakap. Tak ada woro-woro terkait upaya menutup kebocoran keran setoran pajak, mulai dari penindakan praktik transfer pricing, underinvoicing ekspor, hingga pengawasan kepatuhan pembayaran pajak perusahaan raksasa internasional
Taipan Tak Tersentuh, Pekerja Sulit Mengelak
Media Wahyudi Askar, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai kantong pemerintah sudah mulai kosong untuk membiayai belanja negara yang menumpuk. Namun, pemerintah tidak mampu menarik pajak dengan benar.
“Artinya, ada potensi pajak besar yang harusnya ditarik oleh pemerintah tapi mereka tidak bisa mengoptimalkan hal itu. Kan yang dipajaki tidak harus pekerja dan kelas menengah,” ujar Media dalam video pernyataannya di akun media sosial, dikutip Selasa (17/11/2026).
Dia mengungkapkan, sebenarnya terdapat satu instrumen pajak yang sangat berpotensi menjadi sumber penerimaan negara sangat besar, tetapi tidak dieksekusi oleh pemerintah, yaitu pajak kekayaan.
“Ada instrumen pajak yang banyak dilakukan di negara lain, tapi tidak dilakukan di Indonesia, yaitu pajak kekayaan. Jadi dihitung dari total aset selama kurun waktu tertentu, dan dikenakan pajak sekian persen dari total aset tersebut,” ungkap Media.
Faktanya, pemerintah selama ini tidak memiliki keberanian untuk menyentuh potensi pajak dari kelas atas karena terafiliasi dengan para penguasa. Bendahara Negara justru menekan kelas menengah untuk menunaikan kewajiban membayar pajak tanpa bisa mengelak, sebab pilihan ini merupakan tindakan yang paling mudah karena dilakukan melalui sistem yang sudah ada.
“Kemampuan mendapatkan pajak yang benar sangat buruk sekali, sehingga yang terjadi adalah pemerintah dikejar target pajak, mau kejar perusahaan takut karena mungkin sebagian perusahaan sudah terafiliasi dengan pejabat, akhirnya yang ditarik adalah pajak para pekerja,” paparnya.
“Mudah sekali pajakinnya karena sistemnya sudah ada. pemerintah pajakin itu tanpa pekerja bisa kabur, pekerja formal tidak bisa kabur dari pajak penghasilan,” tegasnya.
Pajak Agresif Bisa Hambat Likuiditas Bisnis
Ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai target penerimaan pajak mencapai Rp514 triliun yang harus dikumpulkan pemerintah hanya dalam kurun dua bulan merupakan tantangan super besar.
"Waktu yang sangat singkat untuk mengumpulkan dana Rp500 triliun hanya dalam waktu dua bulan membutuhkan rata-rata penerimaan bulanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulan-bulan sebelumnya," tutur Rahma.
Dia menegaskan hal yang patut diperhatikan pemerintah adalah tekanan pada dunia usaha. Langkah extra effort ini jangan sampai memberatkan sektor riil yang sedang berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Pemungutan pajak yang terlalu agresif dikhawatirkan dapat mengerem likuiditas bisnis," ungkapnya.
Menurut dia, langkah pemerintah menghidupkan kembali instrumen PPh Pasal 22 e-commerce serta kepastian implementasi instrumen perluasan basis lainnya sering kali menimbulkan dilema moral dan ekonomi.
"Langkah ini dinilai pragmatis untuk mengejar target APBN secara instan atau low-hanging fruit. Hal itu juga kerap memunculkan kesan bahwa negara bersikap keras kepada yang lemah, tetapi lunak kepada yang kuat," ungkapnya.
Intensifikasi yang terlalu cepat pada sektor ritel menyasar basis yang sebenarnya paling transparan dan mudah dijangkau oleh sistem pencatatan digital Ditjen Pajak melalui instrumen tata kelola perdagangan elektronik.
Ketika kelas menengah dan UMKM digital sedang mengalami tekanan likuiditas dan pelemahan daya beli, pengenaan instrumen ini secara langsung justru menggerus margin keuntungan yang sudah tipis.
"Pajak semacam ini efektif secara jangka pendek untuk mendongkrak angka kas negara, tetapi berisiko menekan aggregate demand," kata Rahma.
"Kritik bahwa pemerintah tidak agresif mengejar potensi dari transfer pricing, underinvoicing, dan korporasi besar adalah kritik klasik yang sangat beralasan secara sosiologis," lanjutnya.
Berbeda dengan transaksi ritel yang tinggal potong otomatis (withholding), sambungnya, pengujian transfer pricing, terutama yang melanggar prinsip kewajaran usaha, memerlukan kerangka pembuktian lintas yurisdiksi yang sangat rumit.
Perusahaan multinasional sering kali menggunakan skema pembebanan biaya, seperti management fee, marketing fee, atau pembayaran lisensi, ke afiliasi luar negeri untuk menggerus laba kena pajak di dalam negeri.
Dia berpendapat, jika pemerintah ingin membangun legitimasi perpajakan yang kuat tanpa memicu resistensi publik, orientasi kebijakan fiskal harus bergeser secara radikal seperti pajak kekayaan progresif (wealth tax) dan pemilik modal besar.
"Potensi penerimaan masif tidak terletak pada transaksi harian rakyat kecil, melainkan pada optimalisasi pajak aset super-kaya, dividen korporasi raksasa, dan pengetatan audit kepatuhan korporasi ekstraktif seperti tambang dan sawit," tegasnya.
Coretax Harus Mampu Bedah Korporasi Kakap
Menariknya, Rahma bahkan menyarankan bahwa efektivitas sistem inti administrasi perpajakan Coretax dengan integrasi data NIK-NPWP dan pengawasan berbasis risiko harus diarahkan langsung untuk membedah rekayasa laporan keuangan korporasi besar, tak sekadar memelototi transaksi e-commerce yang skalanya mikro.
Tanpa ketegasan nyata menindak penghindaran pajak korporasi besar (aggressive tax avoidance), kebijakan menggenjot sektor ritel dan digital dikhawatirkan hanya akan memperlebar ketimpangan kepercayaan (trust gap) antara wajib pajak badan besar dan rakyat kebanyakan.
Tarik Pajak Tanpa Cekik Kelas Menengah
Untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa kian mencekik daya beli kelas menengah dan bawah, pemerintah harus melakukan pergeseran paradigma dari semula menyasar sektor ritel menuju intensifikasi struktural berbasis keadilan dan penegakan hukum korporasi.
"Selama ini, struktur perpajakan kita terlalu bergantung pada pajak penghasilan (income tax) dan konsumsi (PPN). Pemerintah perlu merancang instrumen pajak kekayaan yang menyasar aset-aset tidak bergerak bernilai tinggi, kepemilikan saham jumbo, serta instrumen investasi pasif di atas ambang batas tertentu (high-net-worth individuals)," tegasnya.
Dia bahkan meminta Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali insentif atau kelonggaran bagi pendapatan pasif dari instrumen pasar keuangan berskala besar, sehingga kontribusi pemilik modal raksasa sebanding dengan akumulasi kekayaan yang mereka nikmati di dalam negeri.
Potensi Shortfall Pajak 2026
Pada akhirnya, Rahma menambahkan, jika target penerimaan pajak tidak tercapai atau mengalami shortfall di tengah tren belanja negara yang terus meningkat, APBN akan menghadapi tekanan struktural yang berat. Situasi ini langsung menguji ketahanan fiskal nasional, terutama di tengah tantangan pembiayaan global yang ketat dan tingginya biaya bunga utang.
"Risiko utama apabila target pajak meleset tentu pelebaran defisit melampaui batas aman," kata Rahma.
Ketika pendapatan negara, baik perpajakan maupun non-pajak, seret, sementara belanja wajib berupa mandatory spending dan komitmen program prioritas tetap berjalan, defisit anggaran tentu akan melebar.
Jika tidak dikendalikan, pelebaran defisit ini berisiko melanggar koridor kehati-hatian fiskal yaitu ambang batas UU Keuangan Negara sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang dapat langsung menurunkan tingkat kepercayaan investor.
Peningkatan ketergantungan pada utang baru ketika kekurangan kas, memaksa pemerintah menutup selisih anggaran melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baru atau menarik pinjaman luar negeri.
Di tengah tren suku bunga global yang masih fluktuatif dan imbal hasil atau yield SBN domestik yang tinggi, penambahan utang pada akhirnya akan langsung mendongkrak beban pembayaran bunga utang (debt service ratio) di masa depan.
(lav)




























