"Untuk peningkatan cadangan operasi di dalam negeri, [maka] kesepakatan Asean akan saling menguntungkan," tutur Yuliot.
Adapun, Indonesia, Filipina, dan Tailan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membangun fasilitas penyimpangan cadangan minyak mulai tahun depan.
Mengutip sumber kantor berita Philippine News Agency, fasilitas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan negara-negara kawasan untuk mengamankan pasokan saat kondisi darurat.
Rencana ini disebut akan mendapat bantuan dari Jepang dan akan disepakati di sela-sela pertemuan KTT Asean di Filipina yang telah berlangsung sejak 14 November 2026 lalu.
Namun, Yuliot tidak bisa memastikan apakah kesepakatan tersebut sudah diresmikan antara tiga negara tersebut.
"Tanyakan ke Dirjen Migas [Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi] terkait kesepakatan tiga negara ini," kata dia.
Kabar tersebut turut didukung oleh laporan bahwa perusahaan migas milik negara Filipina, Philippine National Oil Co (PNOC) Exploration Corp (EC), menandatangani surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) secara terpisah dengan PT Interport Mandiri Utama dari Indonesia dan The Shell C of Thailand Ltd untuk menjajaki skema oil ticketing.
Skema tersebut memungkinkan kerja sama antarnegara untuk mengamankan cadangan energi, di mana suatu negara atau perusahaan membayar uang muka untuk memesan.
Mekanisme ini juga mengizinkan pemerintah mengamankan cadangan penyangga energi darurat tanpa harus menanggung biaya investasi awal untuk membangun terminal penyimpanan atau kilang baru ataupun membeli persediaan minyak mentah secara langsung.
"Filipina mengambil langkah untuk memperkuat ketahanan energinya terhadap guncangan pasokan dari Timur Tengah dengan menandatangani kesepakatan awal untuk mengakses cadangan minyak darurat yang disimpan di Indonesia dan Tailan," bunyi laporan terpisah dari Manila Bulletin.
Sekadar catatan, Asia Tenggara belakangan menjadi kawasan yang paling terdampak oleh gejolak energi. Sebelum perang di Iran pecah, 80% minyak yang diangkut melalui Selat Hormuz dari Teluk Persia mengalir ke kawasan Asean.
Negara-negara Asean lantas mencari opsi dengan meningkatkan porsi energi bersih dalam pembangkitan listrik; menargetkan 30% energi terbarukan dalam total pasokan energi primer dan 45% dalam kapasitas pembangkit listrik terpasang.
Di sisi lain, studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA) menemukan bahwa mempertahankan tambahan cadangan darurat untuk memenuhi kebutuhan selama 60 hari di seluruh kawasan akan menelan biaya US$2,8 miliar per tahun apabila negara-negara lebih banyak mengandalkan cadangan masing-masing.
Kenaikan porsi cadangan yang dikelola bersama untuk memenuhi kebutuhan selama 30 hari, dari sebelumnya 10 hari, dengan tetap mempertahankan cadangan melalui skema oil ticketing untuk kebutuhan lima hari, dapat menekan biaya penyimpanan tahunan menjadi US$2,19 miliar.
Dengan demikian, skema tersebut berpotensi menghemat sekitar US$610 juta atau setara 22% setiap tahunnya.
(ibn/ros)





























