Logo Bloomberg Technoz

"Kami ingin Indonesia bergabung dalam kondisi yang benar-benar siap. Karena itu, regulasi domestik kami tata lebih dulu," tutur Bahlil.

Hal tersebut dilakukan agar ketika interkoneksi antarnegara kawasan berjalan, manfaatnya dalam dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia, termasuk negara-negara tetangga.

Usai MoU tersebut, kerja sama APG turut dilanjutkan dengan sejumlah task force di bawah Asean Power Grid Consultative Committee (APGCC). Rencana kerja setiap task force telah disusun dan dijadwalkan dibawa ke KTT Asean ke-49, bersama dokumen kerja sama energi lainnya.

Bahlil sebelumnya mengatakan Pemerintah Indonesia masih menahan penandatanganan persetujuan proyek integrasi listrik antarnegara kawasan, Asean Power Grid.

Penahanan ini dilakukan karena skema harga dan keuntungan yang ditawarkan dinilai belum mencerminkan kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution).

"Belum saya tanda tangan, ini masalah harga," ungkap Bahlil dalam agenda MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Selasa (22/9/2026) lalu.

Menurut kalkulasinya, skema kerja sama yang ada saat ini belum adil. Ia menolak jika porsi keuntungan yang diperoleh mitra kawasan jauh lebih besar, misalnya mencapai 70%, sedangkan Indonesia hanya mendapatkan 30%.

"Untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil, bukan kamu untung 70[%] kita untung 30[%]. Itu bukan win-win [solution]," tambah Bahlil. 

Di sisi lain, Bahlil menyuarakan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam era keterbukaan saat ini tanpa ada celah manipulasi. Meski menunda penandatanganan, Bahlil menekankan bahwa Indonesia tidak menutup diri dari kerja sama internasional. 

Ia meyakini tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu berdiri sendiri tanpa berkolaborasi dengan negara lain, baik di tingkat regional Asean maupun global.

"Kita fair-fair saja, kolaborasi itu ada juga saling membutuhkan, saling menerima dan saling memberi," kata Bahlil.

(ibn/ros)

No more pages