“Ini ingin kita rasionalkan jadi satu belanja, tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri,” kata Prabowo.
Lewat rasionalisasi belanja itu, Prabowo mengatakan, anggaran yang bisa dihemat bisa mencapai 40%. Dengan asumsi belanja barang dan jasa APBN sekitar Rp1.200 triliun, dana yang bisa diselamatkan sekitar Rp400 triliun, mengutip perhitungan Prabowo.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama, ternyata kita bisa menghemat 40%,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintah pusat akan mengalihkan dana tambahan ke provinsi sekitar Rp100 miliar dari hasil program efisiensi belanja saat ini.
Selain itu, dia menambahkan, dana tambahan juga akan diberikan minimal Rp20 miliar ke masing-masing kabupaten. Hanya saja, Prabowo tidak membeberkan lini waktu realokasi anggaran ke pemerintah daerah tersebut.
“Jadi penghematan ini semua kita serahkan ke daerah,” tuturnya.
Posisi APBN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi kinerja APBN sampai Oktober 2026 mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Porsi defisit melonjak dibanding bulan sebelumnya yang tercatat hanya 1,24% terhadap PDB.
Kendati demikian, angka ini lebih rendah dibanding posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.
"Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.997,2 triliun. Ini adalah 78% dari total target APBN 2026. Nilainya tumbuh 15,6% dibanding belanja Oktober 2025,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, realisasi pendapatan negara hanya Rp2.618 triliun atau baru 83% dari target sepanjang tahun ini. Nilainya meningkat 23,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Nanti kita lihat percepatan belanja seperti apa sampai akhir tahun. Biasanya K/L (kementerian/lembaga) menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember," katanya.
Di sisi lain, posisi keseimbangan primer APBN 2026 mencatatkan surplus Rp114,8 triliun sampai Oktober 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding kondisi keseimbangan primer pada Oktober 2025 yang mengalami defisit Rp45 triliun.
Terkait kondisi defisit APBN, Suahasil mengaku keberatan jika terdapat anggapan bahwa APBN mengalami 'tekor'. Pasalnya, menurut dia, kondisi defisit anggaran sejatinya sesuai dengan desain APBN yang sejak awal memang disusun dalam posisi tersebut.
"Memang APBN didesain sejak awal, tekor bukan berarti rugi. APBN tidak ada urusan dengan untung dan rugi, ini untuk belanja seluruh rakyat. Ini saya tegaskan," tegasnya.
(naw)
