Eddy menilai peralihan menuju energi bersih dapat membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta pekerjaan hingga 2030.
Dengan demikian, pengembangan kapasitas pembangkit energi surya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan penambahan pasokan listrik. Program ini juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi melalui kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri pendukung energi bersih.
“Program 100 GW tenaga surya ini membutuhkan pendanaan, keahlian, dan mitra untuk mewujudkannya. Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor. Karena itu, kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar komitmen dan investasi global dapat benar-benar terealisasi,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kapasitas sebesar 35 gigawatt peak (GWp) yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2029.
Target tersebut juga berkaitan dengan arah pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2034. Dokumen perencanaan itu menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 52,9 GW di antaranya berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
Besarnya porsi energi terbarukan dalam rencana tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pembangkit bersih menjadi salah satu tumpuan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang.
PLN Siapkan Infrastruktur dan Kemitraan Internasional
Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan, perusahaan menerjemahkan agenda pengembangan energi bersih ke dalam sejumlah langkah operasional. Langkah tersebut mencakup pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), penguatan jaringan transmisi, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak di tingkat internasional.
PLN juga menargetkan pencapaian Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Target tersebut dijalankan melalui skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARED), dengan porsi energi terbarukan mencapai 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034.
Edwin menyebut keterlibatan mitra global menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan. Dukungan internasional dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pendanaan, teknologi, dan keahlian dalam membangun sistem listrik yang lebih bersih sekaligus tetap andal.
“PLN tidak dapat menjalankan transisi energi sendirian. Diperlukan kolaborasi global untuk menghadirkan pendanaan, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang semakin bersih dan andal. Hingga 2025, PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Pada 2026, PLN juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan total kapasitas 10,23 GW,” ujar Edwin.
Hingga 2025, PLN telah menambah sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT. Sementara itu, pada 2026 perusahaan menyiapkan kontrak pengembangan proyek energi terbarukan dengan kapasitas keseluruhan 10,23 GW.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar kontribusi energi bersih dalam bauran pembangkit nasional. Namun, penambahan kapasitas pembangkit juga perlu diikuti kesiapan infrastruktur pendukung, terutama jaringan transmisi yang dapat menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit ke pusat kebutuhan energi.
Dalam forum COP31 tersebut, Edwin juga menjelaskan dukungan pendanaan internasional yang telah diperoleh PLN. Komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar berasal dari enam mitra, yakni World Bank, KfW, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Pendanaan tersebut menjadi bagian dari penguatan kerja sama internasional untuk mempercepat pengembangan energi bersih. Dukungan itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan nasional.
Keterlibatan enam lembaga tersebut memperlihatkan peran pembiayaan global dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia. Selain menyediakan dukungan modal, kerja sama dengan mitra pembangunan juga membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan dan penguatan kapasitas dalam pengembangan proyek energi terbarukan.
Kepastian Proyek Jadi Kunci Investasi Energi Surya
Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP) Fritzie Vergel menilai target PLTS 100 GW dapat menjadi sinyal positif bagi investor internasional. Menurut dia, besarnya target tersebut menunjukkan arah pengembangan energi bersih Indonesia sekaligus membuka peluang keterlibatan berbagai pihak dalam pembiayaan proyek.
Meski demikian, ketersediaan dana belum cukup untuk memastikan proyek energi terbarukan dapat berjalan. Investor juga membutuhkan kepastian mengenai pembelian listrik, proses perizinan yang lebih sederhana, serta kesiapan jaringan transmisi untuk mengakomodasi tambahan pasokan dari pembangkit EBT.
Kepastian pembelian listrik atau offtake menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan dengan kelayakan proyek dan proyeksi pendapatan pengembang. Sementara itu, proses perizinan dan kesiapan infrastruktur turut menentukan kecepatan pembangunan pembangkit.
“Pendanaan untuk transisi energi sebenarnya tersedia. Agar menjadi proyek nyata, kita perlu kepastian offtake, proses perizinan yang lebih efisien, dan jaringan transmisi yang sejalan dengan pertumbuhan pembangkit EBT. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, utilitas, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan memainkan peran penting,” jelas Fritzie.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa percepatan program PLTS 100 GW membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, kesiapan perusahaan penyedia listrik, dukungan lembaga pembiayaan, dan partisipasi investor.
Ketersediaan jaringan transmisi menjadi perhatian tersendiri dalam pengembangan pembangkit energi surya. Pembangunan pembangkit perlu diselaraskan dengan kemampuan sistem ketenagalistrikan untuk menyerap dan menyalurkan listrik yang dihasilkan.
Di sisi lain, kepastian regulasi dan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung. Dengan kerangka kebijakan yang konsisten, komitmen pendanaan dari mitra internasional diharapkan dapat berlanjut ke tahap realisasi proyek.
PLN meyakini penguatan kemitraan global dapat mempercepat pelaksanaan program PLTS 100 GW melalui sinergi kebijakan, pengembangan teknologi, dan kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan.
Selain mendukung pencapaian target Net Zero Emissions, program tersebut berpotensi membuka peluang investasi dan lapangan kerja. Pengembangan energi surya juga diharapkan memperkuat rantai pasok industri energi bersih di dalam negeri.
Dengan menghubungkan agenda transisi energi dan industrialisasi, program PLTS 100 GW diharapkan menjadi bagian dari pembangunan fondasi industri hijau yang berkelanjutan. Realisasinya akan bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan target, pembiayaan, regulasi, dan pembangunan infrastruktur.
(tim)
