“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global,” pungkas Suroso.
Pendanaan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menjalankan agenda transisi energi selama satu dekade mendatang. Selain memperluas penggunaan energi bersih, investasi juga menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi primer impor.
RUPTL Targetkan Tambahan 53 GW Energi Bersih
Salah satu landasan percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Melalui rencana tersebut, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun ke depan.
Dari total kapasitas tambahan tersebut, sekitar 76% atau setara 53 GW akan berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Komposisi ini menunjukkan besarnya porsi energi bersih dalam arah pengembangan ketenagalistrikan nasional.
Suroso mengatakan, implementasi RUPTL menjadi bukti bahwa transformasi energi telah memasuki tahap pelaksanaan. Dokumen perencanaan tersebut tidak hanya menjadi acuan pengembangan infrastruktur listrik, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat pemanfaatan sumber energi rendah emisi.
“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.
Besarnya target pengembangan pembangkit EBT juga mencerminkan perubahan arah pembangunan sektor ketenagalistrikan. Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas energi bersih tanpa mengabaikan kebutuhan pasokan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan industri.
Di sisi lain, pengembangan sistem penyimpanan energi menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi pembangkit EBT ke jaringan listrik. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk membantu menjaga keandalan pasokan seiring meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Dengan demikian, pencapaian target dalam RUPTL membutuhkan investasi yang tidak hanya diarahkan pada pembangunan pembangkit, tetapi juga infrastruktur pendukung sistem ketenagalistrikan. Ketersediaan pembiayaan menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi agenda tersebut.
PLTS 100 GWp untuk Perkuat Kedaulatan Energi
Selain melalui RUPTL 2025-2034, pemerintah juga mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut merupakan inisiatif strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbesar pemanfaatan energi domestik.
Program PLTS 100 GWp tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kontribusi energi bersih dalam bauran ketenagalistrikan. Inisiatif tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui optimalisasi sumber daya energi yang tersedia di dalam negeri.
Suroso menilai, pengembangan PLTS dalam skala besar dapat membantu mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor. Dengan memaksimalkan potensi energi surya, Indonesia memiliki peluang memperkuat kemandirian pasokan energi dalam jangka panjang.
“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” tambah Suroso.
Pengembangan energi surya tersebut juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi nasional. Pemanfaatan sumber energi domestik diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem energi ketika terjadi perubahan kondisi pasar energi global.
Namun, realisasi program energi berskala besar tetap membutuhkan kesiapan investasi, teknologi, infrastruktur, dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, kemitraan dengan lembaga pembiayaan internasional menjadi salah satu aspek penting dalam mempercepat pelaksanaan proyek-proyek energi bersih.
Indonesia Tawarkan Solusi Iklim di COP31
Komitmen percepatan transisi energi tersebut menjadi bagian dari pesan Indonesia dalam agenda COP31 di Antalya, Turki. Pemerintah ingin memperlihatkan berbagai langkah penanganan perubahan iklim yang telah dan sedang diimplementasikan di dalam negeri.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia hadir dengan membawa pendekatan yang menekankan implementasi solusi iklim berskala besar. Hal tersebut tercermin dalam tema Paviliun Indonesia, yakni "Indonesia: House of Climate Solutions".
Saat membuka Paviliun Indonesia pada Senin (9/11), Hashim menyampaikan bahwa Indonesia ingin mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata melalui tiga prioritas utama, yakni memperkuat ketahanan iklim, mendorong aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions.
“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions,” ungkap Hashim.
Dia menegaskan, kontribusi Indonesia dalam agenda iklim global perlu ditunjukkan melalui pelaksanaan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, penanganan perubahan iklim membutuhkan kerja sama karena tantangan tersebut melampaui batas geografis suatu negara.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.
Sejalan dengan pesan tersebut, Presiden COP31 Murat Kurum menekankan perlunya mengubah komitmen global menjadi tindakan konkret. Dia mengingatkan bahwa kebijakan iklim memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan, mulai dari sektor energi, pangan, hingga perkotaan.
“Dunia sedang menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada kita, kita sedang berada di titik nol (ground zero). Inilah sebabnya mengapa kata-kata semata tak lagi mencukupi di dunia hari ini. Kita harus bertindak dengan kesadaran penuh, karena kebijakan iklim pada hakikatnya adalah kebijakan pembangunan. Ini adalah kebijakan pangan, ini adalah kebijakan energi, ini adalah kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan,” kata Kurum.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia berupaya memperluas kolaborasi dengan berbagai negara, dunia usaha, dan lembaga keuangan internasional. Kerja sama tersebut diharapkan membuka peluang investasi, pertukaran pengetahuan, serta dukungan pendanaan untuk mempercepat pelaksanaan program iklim.
Bagi PLN, dukungan pendanaan internasional sebesar US$2,9 miliar menjadi salah satu modal untuk memperkuat agenda transformasi ketenagalistrikan. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa transisi energi membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, dan dukungan investasi global.
Dengan target tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW melalui RUPTL 2025-2034 serta dorongan pengembangan PLTS 100 GWp, Indonesia berupaya mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik. Agenda tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan ketahanan energi, penurunan emisi karbon, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
(tim)
