“Ini harus sudah mulai dari sekarang sedikit demi sedikit, jangan menunggu investor. Salah satu alasan Pipa Cisem tidak terbangun-bangun karena nunggu investor. Investor mikirnya profit, profit-nya kecil dia ragu-ragu,” kata Moshe kepada Bloomberg Technoz, dikutip Sabtu (14/11/2026).
“Jadi ini memang infrastruktur krusial yang harus dibangun pemerintah dengan APBN, jadi kita enggak ngomongin jangka pendek aja tapi jangka panjang,” tegasnya.
Ratusan Triliun
Moshe meyakini pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun—tetapi memiliki tingkat pengembalian investasi yang tak terlalu besar.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran belanja negara dari program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat infrastruktur migas.
“Ini menurut saya energi ini jauh lebih klusial dibandingkan MBG, dibandingkan Kopdes. Ratusan triliun [kebutuhan dana pembangunan infrastruktur gas], itu dialihkan untuk infrastruktur, untuk berjaga-jaga diri jika krisisnya berkepanjangan atau parah lagi,” ujar Moshe.
Sebagai catatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bakal mempercepat pembangunan jaringan pipa Dumai—Sei Mangkei (Dusem), usai pembangunan jaringan pipa Cirebon—Semarang (Cisem) tahap II rampung.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan pembangunan Dusem dapat rampung pada 2027, setelah itu pada 2028 jaringan pipa tersebut mulai mengaliri gas bumi.
Dia mengungkapkan pipa di jaringan tersebut bakal dibangun sepanjang 541 kilometer (km), dengan diameter pipa sekitar 21 inci.
“[Pembangunan Dusem] 2027 harus selesai, karena 2028 sudah harus ada uji coba pengaliran,” kata Laode Onshore Receiving Facility (ORF) Batang, Rabu (18/3/2026).
Laode membeberkan proyek pipa gas tersebut bakal memakan biaya investasi di atas Rp6 triliun.
Dalam kaitan itu, Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem II sepanjang 242 km resmi beroperasi penuh sejak Sabtu (6/6/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, pembangunan proyek tersebut dimulai 6 Agustus 2024, dengan total investasi sebesar Rp2,7 triliun dan kumulatif jam kerja selama masa pelaksanaan konstruksi mencapai 4.659.090 jam.
Untuk diketahui, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) atau PGN mengamini membatasi penggunaan gas sektor industri maksimal 66% hingga 79% dari rata-rata pemakaian minimum harian yang tercantum dalam kontrak hingga akhir 2026.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gas ditempuh untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada pelanggan di tengah keterbatasan pasokan gas.
“Ketentuan dan skema ini diterapkan untuk menjaga pemerataan distribusi pasokan gas kepada seluruh pelanggan serta memastikan keandalan penyaluran gas di tengah keterbatasan pasokan,” kata Fajriyah kepada Bloomberg Technoz, Kamis (5/11/2026).
Dalam kaitan itu, Fajriyah menegaskan diskon LNG US$13/MMBtu tetap berlaku hingga 31 Desember 2926.
Kendati begitu, saat ini terdapat tambahan biaya yang dikenakan ke pelanggan jika menggunakan gas tersebut melebihi dari kuota yang telah ditetapkan oleh PGN.
“Apabila penggunaan gas melebihi volume kuota tersebut, maka atas kelebihan pemakaian akan dikenakan pinalti atau denda dengan harga yang lebih tinggi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Gas [PJBG],” ungkap dia.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepada pelanggan industri, batas maksimum pemakaian gas pada 1—12 November 2026 ditetapkan sebesar 66% dari rata-rata pemakaian minimum bulanan dalam kontrak yang dibagi jumlah hari pada bulan tersebut.
Selanjutnya, batas pemakaian dinaikkan menjadi maksimal 72% pada periode 13—30 November 2026.
Kemudian, untuk periode 1—31 Desember 2026, batas maksimum pemakaian gas ditetapkan sebesar 79% dari rata-rata pemakaian minimum harian dalam kontrak.
-- Dengan asistensi Azura Yumna R. P.
(wdh)
