"Kami terus melakukan diskusi kemudian sharing dengan para pakar, baik ahli pidana maupun tata negara. Termasuk kita sudah melakukan ekspose dengan teman-teman dari Kejaksaan Agung," kata Asep.
Direktur Tipiddum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik telah memulai penyelidikan dalam satu pekan terakhir. Selama periode tersebut, penyidik memeriksa 28 saksi pada Direktorat Siber Bareskrim Polri, dan 10 saksi dari luar; termasuk ahli pidana dan tata negara.
Hasilnya, penyidik menemukan bukti dan indikasi kuat terjadinya upaya makar yang dilakukan Listyo cs. Dalam penyidikan ini, Listyo diduga melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain turut serta menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana makar.
Tindak pidana yang dituduhkan pada Listyo tersebut diduga memiliki maksudmerampas kemerdekaan presiden atau menjadikan presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan; bahkan hingga bermaksud menggulingkan pemerintahan. Polri menuduh adanya upaya pemufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan melakukan serangan telah diwujudkan dengan persiapan (penyadapan ilegal).
Sehingga, kata Susatyo, penyidik menjerat Listyo cs denganPasal 191 KUHP dan atau pasal 193 KUHP dan atau Pasal 196 KUHP Junto Pasal 160 KUHP, Junto Pasal 20 huruf A, B, C, dan D KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian tindak pidana.
(mef/frg)
