Selain memiliki dukungan politik yang kuat, calon Wapres juga perlu memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu Prabowo menyukseskan program pemerintahannya.
“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” sebutnya.
Said juga berharap pasangan presiden dan Wapres tersebut dapat kembali berpasangan pada Pilpres 2029. Lebih lanjut Said menjelaskan bahwa terdapat tiga opsi yang bisa dipertimbangkan Prabowo dalam memilih pengganti Gibran.
Pertama adalah tokoh dari internal koalisi pemerintahan. Pilihan ini termasuk kader Partai Gerindra maupun tokoh yang berada di lingkaran pemerintahan.
Kedua adalah tokoh dari luar koalisi. Opsi tersebut dapat ditempuh untuk memperkuat persatuan serta memperluas dukungan politik di DPR maupun di luar parlemen.
Ketiga adalah sosok nonpartai dari kalangan profesional. Prabowo juga dapat mempertimbangkan teknokrat hingga ulama dan budayawan.
Meski demikian Said menilai setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo karena presiden dianggap paling memahami kebutuhan pemerintahannya.
Said menjelaskan pengisian jabatan Wapres harus mengikuti Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dengan mekanisme tersebut Said menilai pemilihan Wapres pengganti Gibran berlangsung dalam kerangka rezim pemerintahan dan bukan rezim pemilu.
“Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” pungkasnya.
(mef/frg)
