Logo Bloomberg Technoz

Hadi mendasari proyeksinya dari iklim bisnis hilir migas di Indonesia yang saat ini dinilainya mulai tidak kondusif; terutama setelah operator SPBU swasta diwajibkan membeli pasokan base fuel dari PT Pertamina (Persero) jika kuota impor BBM mereka habis. 

“SPBU swasta itu mempunyai standar spesifikasi dan mutu base fuel sendiri, mempunyai brand sendiri, mempunyai formula sendiri. Begitu diarahkan agar membeli stok Pertamina, bisnis ini [SPBU swasta] tidak lagi kondusif dan cenderung menuju semi monopoli,” ujarnya.

Hadi juga berpendapat kebijakan di sektor hilir migas tersebut bertentangan dengan amanat Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang memberikan ruang bagi persaingan bebas di industri migas.

Opsi persaingan bebas tersebut juga ditegaskan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.

Hadi menilai dengan dipersempitnya opsi bagi operator SPBU swasta untuk memilih pemasok bahan bakarnya sendiri, keleluasaan mereka untuk mempertahankan pelayanan dan mutu produk kepada konsumen pun menjadi tertekan.

“Konsumen tidak punya pilihan, mutu, spesifikasi, dan pelayanan. Tidak ada kompetisi yang memberikan produk terbaik kepada konsumen,” ujarnya.

“Untuk itu, kembalikan kepada muruah UU dan regulasi yang ada, supaya investor besar di hilir migas kembali.”

Setala, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan grup AKR, selaku perusahaan lokal, kemungkinan besar memiliki akses yang lebih baik ke pemerintah dibandingkan dengan BP.

“Mungkin swasta Indonesia yang mengambil alih ini punya akses lebih baik ya. Jadi bisa dapat kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing. Mereka mungkin punya akses lebih baik ke pemerintah atau ke Pertamina. Ya, jadi sah-sah saja,” ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Selasa (10/11/2026). 

‘Akses’ yang lebih baik, terang Moshe, dibutuhkan untuk bisnis SPBU; terutama sejak mereka diwajibkan membeli pasokan base fuel dari Pertamina apabila kuota impor bahan BBM-nya habis.  

Kebijakan pengadaan BBM satu pintu melalui Pertamina tersebut, menurutnya, menutup opsi bagi investor atau pebisnis swasta untuk bisa memilih pemasoknya sendiri.

“Ujung-ujungnya nanti harga akan dikontrol, kualitas akan dikontrol, dan lain sebagainya. Ini biasanya akan mengurangi nilai [minat] investasi,” ujarnya.

Melihat sudah banyaknya operator SPBU asing yang hengkang dari Indonesia, Moshe pun menyarankan agar iklim bisnis hilir migas di Tanah Air tidak dikuasai oleh perusahaan pelat merah; termasuk dalam hal pengadaan BBM-nya.

“Harus muncul pemain-pemain swasta yang setara atau yang baru. Untuk apa? Menjaga persaingan yang sehat di bisnis SPBU ini. Enggak cuma SPBU, yang lain juga butuh persaingan yang sehat. Ini demi kepentingan masyarakat,” tutur Moshe.

Sekadar catatan, usai mencaplok seluruh saham BP di SPBU BP-AKR, AKR Corporindo memastikan tetap menggunakan merek BP untuk seluruh jaringan SPBU-nya di Indonesia.

"Perubahan tersebut tidak mengubah penggunaan merek BP maupun penerapan standar BP yang berlaku internasional," ujar manajemen PT Aneka Petroindo Raya (APR) kepada Bloomberg Technoz, Selasa (10/11/2026).

APR juga memastikan akan terus menyediakan BBM dengan kualitas dan standar BP yang berlaku internasional.

"Kegiatan usaha dan operasional SPBU BP di Indonesia akan tetap berjalan seperti biasa berdasarkan perjanjian lisensi," terang manajemen.

"Dengan dukungan pengalaman dan jaringan distribusi AKR yang kuat, APR berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk, standar operasional, dan pengalaman terbaik bagi pelanggan SPBU BP di Indonesia."

Sebelumnya, PT Anugerah Krida Retailindo (Akrida) dan PT Andahanesa Abadi (ADH) secara bersama-sama membeli 11,44 juta saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) milik BP Global Investments Limited.

Jumlah saham yang dibeli tersebut mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham senilai US$14,22 juta.

APR sendiri merupakan anak usaha yang sekitar 50,10% sahamnya dikuasai oleh AKR Corporindo sebelum transaksi itu berlangsung.

-- Dengan asistensi Dinda Decembria

(wdh)

No more pages