Sehingga, bisa dikatakan saat ini tambahan likuiditas di perbankan sebagiannya terserap ke instrumen surat utang pemerintah.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede menilai, terdapat sejumlah faktor yang membuat minat perbankan ke pasar SBN kian meninggi.
Pertama, imbal hasil atau yield SBN yang semakin menarik. Kenaikan yield SUN tenor 10 tahun hingga sekitar 7,6% memberikan peluang pendapatan yang relatif kompetitif bagi perbankan.
Terlebih, di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya risiko kredit pada sejumlah segmen usaha, obligasi pemerintah menawarkan profil risiko yang berbeda dibandingkan penyaluran kredit kepada dunia usaha.
Josua menambahkan, keputusan menempatkan dana pada SBN bukan semata-mata persoalan mencari imbal hasil paling tinggi, tapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Ketika prospek usaha debitur melemah, sementara biaya risiko kredit berpotensi meningkat, instrumen pemerintah dapat menjadi alternatif penempatan aset yang lebih terukur.
Kedua, SBN memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan likuiditas dan aset-liabilitas perbankan. Instrumen ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, digunakan sebagai aset likuid, serta membantu bank mengelola kebutuhan pendanaan dan kewajiban jangka pendek maupun panjang.
Dengan begitu, meningkatnya kepemilikan SBN tidak otomatis menunjukkan bahwa perbankan mengalami kelebihan likuiditas atau sengaja mengurangi penyaluran kredit. Pembelian obligasi juga dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan portofolio, termasuk memanfaatkan peluang ketika harga obligasi terkoreksi akibat kenaikan yield.
Ketiga, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) memberikan ruang tambahan bagi perbankan untuk mengelola dana. Bank Indonesia (BI) menurunkan GWM secara bertahap dari 9% menjadi 8% pada November, sebelum kembali turun menjadi 7% pada Desember 2026.
Kebijakan tersebut turut meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan dan memperkuat kemampuan bank dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Tetapi, tambahan ruang likuiditas tidak otomatis diterjemahkan menjadi pertumbuhan kredit. Bank tetap mempertimbangkan risiko, kualitas calon debitur, prospek usaha, serta potensi keuntungan dari setiap instrumen penempatan dana.
Josua menyebut, penempatan tambahan likuiditas pada SBN masih dapat dipahami sebagai langkah sementara, tetapi bisa jadi persoalan jika berlangsung dalam jangka panjang tanpa diikuti peningkatan kredit produktif.
"Karena itu, pelonggaran GWM perlu disertai penguatan insentif pembiayaan sektor prioritas, penjaminan kredit yang terukur, serta kebijakan yang meningkatkan kelayakan usaha dan permintaan kredit dari sektor riil," kata dia.
Prospek SBN ke Depan
Surat Berharga Negara (SBN) belakangan ini kian volatil. Kenaikan yield semakin tinggi dipicu adanya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan oleh BI, lantaran bank sentral AS juga diperkirakan akan mengerek Fed Fund Rate (FFR) guna meredam inflasi.
Bahkan, yield US Treasury pada perdagangan tadi malam waktu AS, untuk tenor 10 tahun telah naik 13,5 bps jadi 5,12%.
Josua menambahkan, tekanan rupiah dengan meningkatnya ketidakpastian politik, dan risiko terhadap persepsi investor atas pasar keuangan Indonesia juga berpotensi mendorong kenaikan premi risiko.
"Kondisi itu dapat menjaga imbal hasil SBN pada tingkat yang relatif tinggi dan meningkatkan biaya penerbitan utang pemerintah," sebut Josua.
Namun, ia berpendapat naiknya premi risiko tak selalu diganjar dengan aksi jual oleh investor. Bahkan, lelang SUN sempat mencatat kenaikan penawaran masuk hingga Rp79,71 triliun, disertai dengan bertambahnya porsi partisipasi asing dalam lelang itu.
Meski begitu, keberlanjutan pemulihan permintaan di pasar SBN tetap membutuhkan prasyarat. "Stabilisasi rupiah, arah suku bunga global, dan kredibilitas kebijakan fiskal domestik," sebut Josua.
Untuk itu, menurut Josua, pemerintah perlu menjaga disiplin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengelola jadwal penerbitan utang secara fleksibel, serta memperkuat basis investor jangka panjang seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Sementara itu, BI perlu menjaga fungsi pasar obligasi tanpa menciptakan ketergantungan permanen terhadap pembelian SBN oleh bank sentral.
(dsp/aji)
