“Harusnya pemeriksa DJKI membandingkannya dengan cincin dudukan berlian, bukan dengan berlian bulatnya. Kalau cincin dudukan berlian dalam proses verifikasi pemeriksa membandingkan dengan berlian, terang saja cincin dudukan dudukan baru, dan tidak melanggar unsur novelty. Pantas aja di bukti sidang yang dimasukkan DJKI, sertifikat Michelle Lo baru atau tidak melanggar unsur novelty. Waktu verifikasi tidak dibandingkan dengan cincin dudukan berlian, tetapi dengan berliannya. Ibarat pendaftaran desain apel, di pemeriksaan substantif dicari desain akar, bukan dengan sesama apel, ya enggak ada yang sama,” tegas Frank.
Menurut Frank, ahli menegaskan bahwa beberapa desain tidak dapat digabungkan menjadi satu desain apabila desain-desain tersebut bukan dalam konteks desain yang saling melengkapi.
“Kesaksian Prof. Insan membuktikan bahwa sertifikat Tergugat, Michelle Lo, adalah salah total karena menggabungkan beberapa desain dudukan cincin berlian yang berbeda-beda menjadi satu nomor pendaftaran, bukan desain yang saling melengkapi,” ujar Frank Hutapea.
Selain pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pakar Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000, Profesor Insan juga terlibat dalam tim perancang Undang-Undang Desain Industri yang saat ini sedang digodok bersama Panitia Khusus (Pansus) Desain Industri yang diketuai oleh Ibu Saraswati Djojohadikusumo.
Persidangan tersebut juga dihadiri penggerak ekonomi kreatif dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) sekaligus Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu. Ia menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut sengketa kepemilikan sertifikat, tetapi juga mencerminkan persoalan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif di Indonesia.
“Setelah menghadiri persidangan gugatan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 10 November 2026, saya semakin melihat bahwa persoalan perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki sertifikat, tetapi juga bagaimana proses pendaftaran, penerbitan, dan penegakan hukumnya dijalankan secara benar,” ujar Amsal.
Menurut Amsal, terdapat sejumlah pandangan penting dari keterangan Prof. Insan yang perlu menjadi perhatian publik. Salah satunya mengenai pendaftaran lima desain dalam satu permohonan yang, berdasarkan pandangan ahli sebagaimana dipahami Amsal, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Desain Industri.
Amsal juga menyoroti persoalan ketika terdapat dua desain yang masing-masing memiliki sertifikat HKI berbeda, tetapi salah satu pemegangnya justru menghadapi proses pidana. Ia menilai sengketa mengenai keabsahan sertifikat semestinya mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme Pengadilan Niaga.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kejelasan objek desain yang didaftarkan. Menurut Amsal, sebagaimana dijelaskan ahli dalam persidangan, perlindungan terhadap suatu bagian desain tidak serta-merta mencakup keseluruhan produk.
“Bagi saya, ini bukan sekadar perdebatan teknis mengenai sertifikat HKI. Ini menyangkut kepastian hukum bagi jutaan orang yang bekerja di industri kreatif Indonesia,” katanya.
Amsal yang sebelumnya pernah menjalani proses pidana terkait pekerjaan di sektor kreatif dan kemudian divonis bebas juga mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan profesi serta keberanian masyarakat untuk berinovasi.
“Saya pernah mengalami sendiri bagaimana sebuah karya kreatif dapat membawa seseorang berhadapan dengan proses pidana. Karena itu, saya memahami bahwa perlindungan hukum bukan sekadar kalimat dalam undang-undang. Ia harus benar-benar hadir ketika pekerja kreatif menjalankan profesinya,” ujar Amsal.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Pansus Rancangan Undang-Undang Desain Industri. Karena itu, ia berharap perkara ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan desain industri, terutama mengenai prosedur penerbitan sertifikat, ruang lingkup perlindungan, dan penegakan hukumnya.
“Jangan sampai sertifikat HKI hanya menjadi dokumen administratif tanpa kepastian mengenai proses penerbitan, ruang lingkup perlindungan, dan penerapan hukumnya,” tegas Amsal.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum, HAKI, dan Advokasi DPP Gekrafs, Nona Evita Widjanarko, yang turut menghadiri persidangan. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab negara untuk memastikan proses administrasi dan pemeriksaan kekayaan intelektual berjalan sesuai ketentuan.
“Jangan sampai sertifikat kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi instrumen yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap proses pendaftaran dan pemeriksaan substantif kekayaan intelektual dilakukan secara benar, karena di balik setiap desain ada kreativitas, investasi, dan nilai ekonomi yang harus dilindungi,” ujar Nona Evita.
Menurutnya, kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan para pelaku ekonomi kreatif dalam menciptakan produk dan mengembangkan inovasi.
“Kami ingin memastikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga adil dalam implementasinya. Kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan bagi industri kreatif untuk terus berinovasi dan berkembang,” tegas Nona Evita.
(tim)
