"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela [pajak] bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Gibran Rakabuming Raka menyambangi gedung MPR RI, Rabu pagi tadi untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit tersebut, Gibran mememinta agar surat pengunduran diri tersebut segera diproses.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani.
Dia menambahkan setelah pengajuan surat pengunduran diri tersebut, MPR segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.
Gibran mengundurkan diri setelah hadirkan polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Diketahui Gibran diberatkan dua putusan yang memberatkan.
Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) menguji suket pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menilai tak bisa menemukan bukti dan keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya.
Kedua, di Mahkamah Agung, juga kemudian menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi saat mengetok kasasi nomor 742 K/TUN/2026.
Majelis kasasi menilai Suket yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tak sah dan batal demi hukum. Hal ini berarti, suket yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya tersebut tak pernah ada.
(ell)
