“Sehingga mudah-mudahan akan menambah jalur antrean Pertalite di SPBU. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk penambahan kuota Solar bersubsidi dan Oktober sudah mendapatkan penegasan kuota disetujui penambahannya,” tuturnya.
Dari sisi armada, Pertamina menambah jumah kapal rute internasional menjadi sebanyak 44 unit dan rute domestik bertambah dari 230 menjadi 235 unit.
Perseroan juga mempercepat penyebaran kargo sampai ke tingkat terminal akhir, serta menambah armada mobil tangki sebanyak 369 unit atau 9,2% dari kapasitas armada yang saat ini sedang berjalan.
“Untuk peningkatan stok nasional, kami sedang mengupayakan peningkatan dengan ekstra hati-hati dengan menyiapkan floating storage untuk produk bensin,” sambungnya.
“Saat ini di Indonesia belum pernah melakukan mode floating storage untuk gasoline, tetapi untuk peningkatan stok dalam kondisi geopolitik yang masih volatile, kami akan mengambil langkah ini untuk penguatan cadangan nasional.”
Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Emma Sri Martini memaparkan perseroan mencatatkan penjualan bahan bakar baik segmen penugasan atau public service obligation (PSO) maupun non-PSO mencapai 53 juta kiloliter (kl) per semester I-2026.
Perinciannya, penjualan BBM PSO tercatat sebanyak 31,2 juta kl dan non-PSO 21,8 juta kl.
“Penjualan produk non-PSO di bawah target karena adanya fenomena shifting konsumsi masyarakat ke produk PSO,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun pada akhir 2026, naik dari pagu awal sejumlah Rp338 triliun.
Suahasil menyebut alasan dinaikannya anggaran subsidi dan kompensasi tersebut dikarenakan semakin naiknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
"Karena kita mengambil situasi bahwa pada 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) November di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Angka Rp500 triliun tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi bulanan kepada PLN dan Pertamina hingga akhir tahun.
"Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun, dan tentu November [dan] Desember tentu akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada," kata Suahasil.
Suahasil menyebut bahwa hingga akhir Oktober rata-rata ICP sudah mencapai US$93/barel dengan kurs di sekitar Rp17.508/US$.
Dalam perkembangannya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menambah kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter (kl), dari alokasi awal sebanyak 18,64 juta kl.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkap pihaknya menambah kuota subsidi solar lantaran konsumsi BBM jenis tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.
"Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).
Wahyudi mengungkap bahwa konsumsi Solar Subsidi meningkat menjadi sekitar 58.000 sampai 59.000 kl per hari, dibandingkan dengan volume sebelumnya sekitar 50.000 kl per hari.
(wdh)
