Selain itu, baht Thailand melemah -0,35%, dolar Taiwan -27%, ringgit Malaysia -0,26%. dolar Singapura -0,12%, dan rupee India -0,05%. Terakhir yen Jepang melemah 0,05%.
Erwin menjelaskan, dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 dan berlanjut hingga 2027.
"Ekspektasi tersebut menguat setelah data inflasi AS dirilis lebih tinggi dari perkiraan," kata Erwin.
Dampaknya, lanjut dia, dolar AS menguat, tercermin dari indeks dolar AS yang naik hingga 102,96, tertinggi sejak Maret 2025. Kenaikan imbal hasil (yield) surat berharga AS turut mendorong investor menarik dana dari pasar keuangan negara berkembang.
Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh dinamika perekonomian domestik, serta kekhawatiran atas potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.
"Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir tahun," ujar Erwin.
Dalam kesempatan tersebut, BI berjanji terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya.
Langkah stabilisasi dilakukan melalui intervensi di pasar offshore melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), serta di pasar domestik melalui transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan spot. Selain itu, bank sentral juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Menurut tim riset Bloomberg Technoz, pelemahan rupiah kali ini tidak lagi semata-mata mencerminkan tekanan eksternal yang datang dari penguatan dolar AS, kenaikan yield US Treasury ataupun naiknya harga minyak mentah.
Kabar soal pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang beredar di tengah gugatan hukum soal keabsahan latar belakang pendidikannya, semakin menambah ketidakpastian di tengah kondisi pasar yang sebenarnya sudah rapuh.
Perkembangan itu berpotensi meningkatkan persepsi risiko investor terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan arah kebijakan pemerintah.
(lav)
