Sementara, dalam pasal 2 UU yang sama dikatakan bahwa Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
Sebagai informasi, gaji pokok pejabat negara tertinggi saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 tahun 2000, yakni Ketua MPR, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Agung (MA) dan pejabat setingkat menteri adalah Rp5.040.000.
Artinya, Gibran akan memperoleh gaji pokok per bulannya sebesar Rp5.040.000 dikali 4 yakni sebesar Rp20.160.000
Fasilitas Pensiun Lainnya.
Selain pensiun dengan nilai sebesar gaji pokok, Gibran juga akan memperoleh sejumlah fasilitas pensiun lainnya yang diatur pada pasal 7 hingga 8 UU No 7 Tahun 1978 tersebut.
Dalam pasal 7 disebutkan bahwa Gibran berhak memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
Selain itu, biaya biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta seluruh biaya perawatan kesehatan Mantan Wakili Presiden serta keluarganya akan ditanggung oleh negara.
Negara juga akan menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.
“Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat,” sebut aturan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terjadi usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto, pagi ini.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemuin kami semua [pimpinan] MPR. Yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip, Kamis (12/11/2026). "Surat yang Sama menurut beliau [Gibran] juga sudah disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto."
Gibran Rakabuming Raka mundur usai sederet polemik berkaitan ijazahnya kian santer mencuat ke publik. Teranyar, Mahkamah Agung (MA) memutus dalam amar bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran dari sekolah luar negeri, batal dan tidak sah sebagai syarat administrasi pencalonan di Pilpres 2024.
(ell)
