Kapolda menyebut petugas hanya bersiaga sekitar 30 hingga 50 meter dari garis batas kampus untuk melakukan negosiasi dengan massa yang bertahan hingga pagi hari. Setelah situasi memungkinkan, seluruh personel kemudian ditarik mundur.
Sebelumnya, civitas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam aksi kekerasan, intimidasi hingga tindakan represif aparat dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa, Selasa (10/11/2026).
Departemen Politik dan Pemerintahan atau DPP FISIP UGM menilai tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan warga sipil tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga memperlihatkan persoalan serius dalam penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.
"Indonesia negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan," ujar Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Ari Dwipayana dalam keterangannya.
UGM juga menyoroti kehadiran aparat keamanan di depan dan/atau di lingkungan kampus yang berpotensi menimbulkan intimidasi dan menghilangkan rasa aman bagi sivitas akademika. Ari mengingatkan kampus harus tetap menjadi ruang yang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan akademik, dan partisipasi demokratis mahasiswa.
