Dari sisi penerimaan, proyeksi pendapatan negara diperkirakan meningkat sekitar Rp54,5 triliun dibandingkan dengan pagu APBN.
Kenaikan terutama ditopang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diproyeksikan naik dari Rp459,2 triliun menjadi Rp575,1 triliun.
Kenaikan harga minyak, kata Yusuf, memang memperbesar beban subsidi energi, tetapi sekaligus berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Hingga September 2026, penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari sektor migas tercatat tumbuh 128,2%.
Meski begitu, penerimaan pajak secara keseluruhan diperkirakan masih kurang sekitar Rp46,9 triliun dari target, sehingga tambahan penerimaan negara masih bergantung pada kinerja komoditas yang belum tentu berulang.
Sementara itu, dari sisi pembiayaan, outlook defisit APBN 2026 meningkat dari Rp689,1 triliun menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap PDB. Kenaikan tersebut membuat pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan sekitar Rp45 triliun.
"Ruang penerbitan utang [juga] masih tersedia karena realisasi pembiayaan utang neto hingga September baru mencapai 59,4%. Meski demikian, biaya penambahannya relatif mahal ketika imbal hasil SBN [Surat Berharga Negara] berada di atas 7%," terang Yusuf.
Penambahan Kuota
Dengan demikian, Yusuf mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penambahan anggaran dan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tetapi juga memperbaiki ketepatan sasaran penyalurannya.
Dia mencatat volume konsumsi BBM bersubsidi tahun ini meningkat 9,1%; jauh melampaui pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan penyaluran subsidi belum sepenuhnya terkendali.
Menurutnya, penambahan kuota tanpa pembenahan mekanisme distribusi berisiko memperbesar subsidi yang justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.
Pada saat bersamaan, kebutuhan pembiayaan yang semakin besar juga berpotensi menambah beban utang pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun pada akhir 2026. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi dan kompensasi yang dipatok pemerintah dalam APBN 2026 senilai Rp338 triliun.
Suahasil menyebut alasan dinaikannya anggaran subsidi dan kompensasi tersebut dikarenakan semakin naiknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
"Karena kita mengambil situasi bahwa pada 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) November di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Angka Rp500 triliun tersebut nantinya akan menjadi patokan bagi pemerintah untuk membayar subsidi dan kompensasi bulanan kepada PLN dan Pertamina hingga akhir tahun.
"Sampai dengan 30 Oktober telah dibayarkan Rp333,9 triliun, dan tentu November [dan] Desember tentu akan terus kita bayarkan sesuai dengan anggaran yang ada," kata Suahasil.
Suahasil menyebut bahwa hingga akhir Oktober rata-rata ICP sudah mencapai US$93/barel dengan kurs di sekitar Rp17.508/US$.
Dalam perkembangannya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menambah kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter (kl), dari alokasi awal sebanyak 18,64 juta kl.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkap pihaknya menambah kuota subsidi solar lantaran konsumsi BBM jenis tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.
"Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).
Wahyudi mengungkap bahwa konsumsi Solar Subsidi meningkat menjadi sekitar 58.000 sampai 59.000 kl per hari, dibandingkan dengan volume sebelumnya sekitar 50.000 kl per hari.
(wdh)
