Sementara sebagian obligasi negara lainnya di kawasan masih bertahan dalam tekanan dengan yield 2,09% untuk Singapura, 1,89% untuk obligasi Thailand, 3,77% obligasi Malaysia, dan 3,84% obligasi Korea Selatan.
Tekanan juga merambat pada obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS, termasuk Indonesia (INDON) dan Filipina (PHILIPS) masing-masing jadi 5,98% untuk tenor 10 tahun.
Aksi jual di pasar obligasi kawasan turut menekan sebagian pasar valuta Asia. Baht Thailand melemah bersama peso Filipina, ringgit Malaysia, yen Jepang dan dolar Hong Kong. Sementara, won Korea Selatan berhasil defensif dan menguat paling tajam 0,46%, disusul yuan offshore, yuan China, dolar Taiwan, dan dolar Singapura.
Sentimen Domestik
Tekanan dari sisi eksternal turut ditambah dengan adanya sentimen domestik yang datang dari ketidakpastian politik. Tersiarnya kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemungkinan akan mengundurkan diri menambah sentimen bagi rupiah dengan memburuknya iklim politik Indonesia.
Ketegangan politik ini berpotensi membuat premi risiko aset domestik kembali diganjar mahal oleh investor. Saat ini, berdasarkan data Bloomberg Economics, ketidakstabilan politik Indonesia tercatat paling tinggi di antara negara G20.
Hal ini, menurut Ekonom Bloomberg Economics Tamara Henderson, dapat berdampak terhadap investasi semakin besar. Selain itu, ketidakpastian politik yang berlangsung berkepanjangan juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Henderson menilai dampak rambatan ketidakpastian politik itu juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui tiga saluran. "Yakni investasi, belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga," katanya.
Dari pasar obligasi domestik, sebagian besar tenor mulai mencatat kenaikan yield imbas dari sinyal hawkish yang dilempar oleh bank sentral AS, The Fed.
Yield tenor acuan 10 tahun naik 2 bps jadi 7,61%, diikuti tenor 5 tahun naik 4,6 bps jadi 7,38%. Bahkan tenor panjang juga banyak dilepas dengan tenor 18 tahun naik 2,8 bps jadi 7,77%.
Investor selanjutnya akan mencermati kemampuan pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan, memperbaiki iklim investasi, serta meredam risiko arus modal keluar yang gelombangnya mulai terasa di pasar keuangan pagi ini.
(dsp)
