"Sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas," sebut MA.
Menurut MA, pelanggaran administratif tersebut bukan sekadar kepentingan kontestan belaka, namun juga bangsa Indonesia.
MA juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober lalu. Dalam putusan itu, MK menyatakan tidak memiliki bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Menurut MA, karena adanya keadaan hukum baru tersebut beralasan untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu dan Tergugat lainnya.
"Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural," tambahnya.
Selain itu, MA juga menemukan fakta bahwa certificat of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang didaftarkan Gibran pada pencalonan pemilu 2024 tidak menyatakan bahwa dirinya menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
"Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," kata MA.
Seperti MK, MA juga menegaskan bahwa tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah di luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," katanya.
Menurut Mahkamah, penyetaraan kurikulum internasional ke kurikulum nasional tanpa ada bukti sertifikat kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat.
"Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan," kata MA
"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tulis MA.
(ain)
