Isir menjelaskan, dugaan pelanggaran Ahrie berkaitan dengan tugasnya saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Dia diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Nasib Listyo dan Anggota Lainnya

Isir mengatakan Polri telah menjadwalkan sidang etik terhadap sejumlah personel lainnya yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Namun, dia belum mengungkapkan secara terperinci nama-nama anggota yang akan menjalani sidang maupun tanggal pelaksanaannya.

“Sebagai tambahan informasi, untuk para terduga pelanggar yang lainnya, telah dijadwalkan juga untuk nanti pelaksanaan sidang kode etik pada jadwal berikutnya,” kata Isir.

Dia memastikan Polri akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan terhadap personel lainnya secara terbuka kepada masyarakat.

“Nanti kami akan sampaikan secara transparan dan akuntabel juga kepada rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang memantau jalannya persidangan Ahrie mengatakan proses pemeriksaan telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak, termasuk dalam pendalaman keterangan saksi dan barang bukti.

“Kami melihat bahwa proses tersebut memang menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa memang proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga,” pungkas Anam.a

(ain)