"Juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (pengajuan kembali) di MA (Mahkamah Agung)," ujar dia.
Sebelumnya, kepada wartawan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran, yang juga putera sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo dikutip, Selasa (10/11/2026).
Presiden Prabowo, lanjut Pras, tak menolak pengajuan niat Gibran untuk mundur dari jabatannya. Meski demikian, kata dia, Prabowo memang memberikan beberapa masukan atau nasihat kepada Gibran dalam menghadapi permasalahan politik terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan.
"Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ujar Prasetyo.
Akhirnya, kata dia, Gibran kemudian menyatakan niatnya untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya membuktikan keabsahan pendidikannya. Salah satunya adalah proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Gibran sudah tidak bisa lagi mengajukan PK.
Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat atau binding. Dia memastikan tak ada upaya hukum lanjutan termasuk peninjauan kembali (PK) dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Demikian pula, kata dia, pada proses hukum di Mahkamah Agung. Perlawanan hanya bisa ditempuh melalui pengajuan PK. Namun, Gibran tak bisa mengajukan PK karena bukan pihak berperkara atau tergugat dalam putusan tersebut.
"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara," kata Yusril, Selasa (10/11/2026).
(ain)
