Moshe menilai peraturan antimonopoli, dalam hal ini di industri hilir migas, dibuat untuk memproteksi hak konsumen.
“Dengan adanya persaingan, iitu akan bisa dijamin adanya persaingan untuk servis. Jadi masing-masing akan melontarkan perbaikan servis dan kualitas produknya, karena bersaing kan. Lalu, harga juga demikian. Jika tidak ada persaingan, satu perusahaan bisa kontrol sendiri pelayanan, kualitas, dan harganya; sehingga konsumen tidak ada pilihan lain.”
Dampak Monopoli
Lebih lanjut, dalam konteks bisnis SPBU, Moshe menilai pasar di Indonesia yang sudah dicengkeram Pertamina membuat ruang gerak pemain swasta lebih sulit dan risiko bisnisnya lebih tinggi.
Belum lagi, kata Moshe, pemerintah—dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)—dinilai cenderung kurang bersikap netral, dan makin memperlihatkan keberpihakan kepada operator SPBU pelat merah.
“Saya sudah kasih warning ya, jangan sampai nanti BBM itu satu pintu. Jangan, jangan. Kenapa? Karena akan bias terhadap swasta, dia [Pertamina] bisa mempermainkan seperti apa itu impornya. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang membuat risiko bisnis SPBU makin tinggi,” terangnya.
“Jadi untuk perusahaan setaraf BP dan Shell menganggap Indonesia ini pasar yang sangat kecil bagi mereka, untuk risiko yang seperti itu mungkin bagi mereka tidak sepadan. Jadi ya lebih baik mereka keluar.”
Sekadar catatan, hadirnya SPBU swasta di Indonesia tidak lepas dari adanya reformasi dalam Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
UU tersebut memberikan kebebasan berusaha di sektor hilir migas Tanah Air, sehingga menjadikan perusahaan pelat merah Indonesia harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan migas lainnya secara sehat dan wajar.
SPBU Shell di Indonesia pada akhirnya meluncur sebagai SPBU swasta pertama di Tanah Air pada 1 November 2005. Lokasinya ditempatkan di Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.
Adapun, aturan impor BBM termaktub di dalam Permendag No. 21/2019. Pasal 12 dan 13 permen tersebut secara garis besar mengatur bahwa impor migas dan bahan bakar lain dapat dilakukan oleh BU hilir migas dan pengguna langsung yang sudah mendapatkan persetujuan impor (PI).
Pasal 14, sementara itu, mengatur badan usaha (BU) hilir migas dan pengguna langsung yang hendak mengimpor bisa mengajukan PI dengan menyampaikan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), laporan realisasi impor migas sebelumnya, dan rekomendasi impor dari Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM.
Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada aturan yang menyebut bahwa impor migas dan bahan bakar hanya boleh dilakukan satu pintu oleh badan usaha milik negara (BUMN) alias Pertamina.
Setelah Shell melepas bisnis SPBU-nya ke entitas Sefas Group per 30 Oktober 2026, kini BP menyusul dengan menjual porsi sahamnya di SPBU BP-AKR kepada entitas usaha PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA), yaitu; PT Anugerah Krida Retailindo (Akrida) dan PT Andahanesa Abadi (ADH).
Keduanya secara bersama-sama membeli 11.444.565 saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) milik BP Global Investments Limited.
Jumlah saham yang dibeli tersebut mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham senilai US$14.221.500.
"Transaksi dilaksanakan berdasarkan perjanjian jual beli saham yang ditandatangani oleh para pihak. Setelah penyelesaian, seluruh saham APR akan dimiliki sepenuhnya oleh grup perseroan, dengan komposisi kepemilikan saham APR menjadi Akrida 99,99%, dan ADH 0,00004%," ungkap Presiden Direktur AKRA Haryanto Adikoesoemo dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dilansir Senin (9/11/2026).
Disebutkan bahwa tujuan transaksi ini adalah untuk merealisasikan kesepakatan divestasi BP atas 49,9% sahamnya di APR, sebagai bagian dari strategi BP untuk menyederhanakan portofolionya.
Bagi AKRA, penyelesaian transaksi ini akan meningkatkan kepemilikan grup perseroan di APR menjadi 100% dari sebelumnya 50,1%.
Transaksi ini disebut tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.
APR sendiri merupakan perusahaan yang mengelola jaringan SPBU BP di Indonesia. Dengan akuisisi ini, BP resmi melepas bisnis SPBU-nya di Indonesia.
Berdasarkan keterangan perusahaan, SPBU BP dibentuk melalui perjanjian pada 5 April 2017 dan mulai beroperasi pada 2018.
Jaringan SPBU BP-AKR mengoperasikan sekitar 67 hingga 70 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan menyediakan bahan bakar seperti BP Ultimate, BP 92 (dengan Teknologi ACTIVE), dan BP Diesel.
-- Dengan asistensi Dinda Decembria
(wdh)
