ICW pun merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli1, PT Rans Entertainmen Indonesia memegang 99,1% saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Berdasarkan data yang sama Raffi juga memegang 0,9% saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Keberadaan kontrak ini, menurut ICW menimbulkan lima permasalahan pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
Pertama, ICW menyoroti pengadaan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan standar penghematan melalui kebijakan efisiensi anggaran yang tidak konsisten. Pemerintah meminta seluruh pihak hingga pemerintah daerah untuk berhemat. Namun, sejumlah kementerian justru mengalokasikan anggaran untuk belanja influencer.
Kedua, kementerian membeli jasa yang manfaat dan dampaknya tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, menurut ICW, Kemendikbudristek dan KKP telah telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Seluruh unit tersebut didukung pegawai, fasilitas, dan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik.
Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Spesifikasi yang melekat pada figur dan akun tertentu tersebut membuat penyedia lain tidak
memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan jasa sejenis.
"Dengan demikian, meskipun dilakukan melalui katalog elektronik, pengadaan ini tidak serta-merta mencerminkan proses yang kompetitif dan terbuka," kata Azhim.
Keempat, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
"Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan," kata Azhim.
Kelima, pengadaan tidak boleh menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian. Setiap pengadaan barang atau jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas dan mendukung pelaksanaan program pemerintah, termasuk pencapaian target dalam Renstra kementerian maupun RPJMN.
"Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran," ujar dia.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi Bloomberg Technoz kepada Raffi Ahmad belum mendapatkan respons.
Tuntutan ICW:
1. KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, meliputi KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
2. BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak Influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
3. LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, khususnya spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
4. Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
5. Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
(mef/frg)
