Menurut Suahasil, sistem tersebut mengharuskan pemerintah memiliki data penerima yang valid, termasuk identitas pegawai dan nomor rekening bank yang digunakan untuk menerima pembayaran.
"Yang penting di dalam setting tersebut adalah nomor satu, kita memiliki daftar nama dari seluruh PNS, TNI, Polri, daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas di bank yang mana, dia jelas," jelas Suahasil.
"Kedua daftar guru siapa saja namanya, nomor rekeningnya jelas, ditransfer langsung."
Padahal sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan pemerintah akan mengalihkan mekanisme pemberian gaji ASN melalui Kopdes. Ferry bahkan mengatakan, otoritasnya saat ini telah melakukan proses pengajuan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Proses pembayaran juga diklaim telah siap.
"Ini mulai sudah apa namanya, diajukan ke Kementerian Keuangan. Sudah akan siap dibayarkan," ujar Ferry kepada wartawan usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kopdes di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Hanya saja, pemerintah belum bisa memastikan kapan realisasi pengalihan pemberian gaji ASN yang sebelumnya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, ataupun Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Pembayaran Bansos Juga Langsung ke Rekening
Selain pembayaran gaji, Suahasil mengatakan pemerintah juga menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial secara langsung ke rekening penerima, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam mekanisme tersebut, kata Suahasil kementerian yang bertanggung jawab atas program perlindungan sosial menyediakan data penerima beserta nomor rekeningnya. Kementerian Keuangan kemudian melakukan transfer berdasarkan data tersebut.
Suahasil mengakui masih terdapat sejumlah penerima yang belum dapat menerima pembayaran secara langsung melalui rekening perbankan. Namun, kata dia, pemerintah juga terus mengupayakan agar penyaluran kepada kelompok tersebut juga dapat dilakukan melalui rekening.
"Kalau penerima perlindungan sosial, datanya itu datang dari PKH, datang dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial yang tau siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya, dia kasih tau nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin," pungkasnya.
Apa yang dijelaskan Suahasil tersebut, turut sejalan dengan apa yang disampaikan sebelumnya oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan telah menganggarkan Rp1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening.
Airlangga bilang, anggaran ini disiapkan untuk 25 juta masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4 dengan usia di atas 17 tahun.
“Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun,” kata Airlangga.
Sementara itu, Airlangga menyebut bahwa data calon nasabah tersebut tengah disapkan oleh dua bank Himbara yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan mendorong efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif dan meningkatkan inklusivitas keuangan sebesar 99%.
(prc/ell)
