Dia menambahkan kenaikan konsumsi tersebut secara otomatis akan memicu penyesuaian kuota. Menurut Bahlil, pergeseran preferensi masyarakat dari BBM nonsubsidi beroktan lebih tinggi ke Pertalite menjadi salah satu faktor utama pendorong lonjakan permintaan.
"Karena ada kenaikan, pasti, eh, akan terjadi penambahan kuota, karena ada shifting kan. Ada shifting [pola konsumsi BBM] dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting. Karena ada shifting, pasti kita akan melakukan penyesuaian, ya," lanjutnya.
Kendati demikian, ketika disinggung mengenai besaran persentase penambahan kuota serta kesiapan alokasi anggaran subsidinya, Bahlil menegaskan bahwa seluruh hal tersebut masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut oleh kementeriannya.
“Kita cek dulu ya,” ungkapnya singkat.
Sebelumnya, Bahlil mengakui stok JBKP Pertalite secara nasional sudah turun ke level 16—18 hari dari level 18—20 hari, gegara migrasi konsumsi dari Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) Pertamax.
Bahlil menyatakan hanya bensin RON 90 yang saat ini stoknya berada di bawah 20 hari, tetapi dia mengklaim hal tersebut tidak menandakan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan bahan bakar minyak.
“Oh, sekarang lagi proses pencampuran kan. Di kilang itu kan ada, kalau kita kan RON 90, yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah,” kata Bahlil kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Bahlil sebelumnya juga telah berjanji bahwa membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk mengembalikan pasokan bensin RON 90 ke level 20 hari.
Di sisi lain, dia menyatakan migrasi konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi terjadi gegara lebarnya disparitas harga Pertalite dengan Pertamax.
“Akan tetapi, secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Namun, [posisi cadangan saat ini] di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu maksudnya,” ucap Bahlil.
Adapun, baru-baru ini antrean pembelian BBM terjadi di sejumlah daerah. Ombudsman Republik Indonesia melaporkan krisis distribusi BBM meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dan pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).
Ombudsman mencatat antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 1 kilometer (km), seperti yang terjadi di Aceh dan Bali dengan waktu tunggu melebihi 3 jam.
Sementara itu, antrean sepanjang 300 hingga 700 meter terpantau terjadi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara dengan waktu tunggu berkisar antara 2—3 jam.
Adapun, khusus di Provinsi Papua Barat, antrean panjang sekitar satu kilometer terjadi khususnya pada malam hari.
(smr/wdh)
