Dia menyebutkan langkah optimalisasi pasokan dalam negeri sangat mendesak karena pemerintah sedang gencar mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang memerlukan gas sebagai bahan baku utamanya.
"Ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi dalam negeri, karena ke depan kita mendorongkan industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas," lanjutnya.
Di samping rencana evaluasi alokasi gas, Bahlil turut memberikan tanggapan terkait dengan arah kebijakan ekspor nasional terhadap negara-negara mitra.
Pemerintah menyatakan tidak ragu untuk menghentikan pasokan ekspor ke negara-negara yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip Indonesia.
Meskipun demikian, ketika dimintai konfirmasi mengenai daftar atau kriteria spesifik negara yang dimaksud, Bahlil belum dapat memerinci daftar negara tersebut secara terbuka.
Ia menekankan bahwa pemerintah senantiasa memperhitungkan seluruh dampak dari setiap keputusan yang diambil, termasuk potensi penurunan pendapatan ekspor maupun pencarian pasar baru.
"Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. [Hal] yang jelas bahwa kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tetapi juga asas penghargaan harus sama juga, ya," tegas Bahlil.
Menanggapi kemungkinan adanya respons balik atau aksi serupa dari negara-negara mitra, Bahlil menegaskan ketegasan sikap Pemerintah Indonesia yang tetap bergeming pada prinsip kesetaraan dan saling menghargai.
Bahlil sebelumnya telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi kontrak ekspor gas bumi. Langkah tegas ini akan menyasar negara-negara mitra yang dinilai tidak kooperatif dan kurang menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia.
“Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil dalam agenda Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, Kamis (22/10/2026).
Bahlil juga menyoroti sikap sejumlah pihak asing yang kerap datang bernegosiasi hanya saat membutuhkan pasokan energi dari Indonesia.
Namun, ketika muncul isu atau kendala lain yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog secara baik-baik, negara-negara tersebut justru menunjukkan sikap yang terkesan mengabaikan etika berdiplomasi.
“Itulah asas kesetaraan. Jangan pada saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon, pada saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik saja, seperti saudara yang tidak tahu adat saja,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan kedaulatan NKRI merupakan hal mutlak yang harus dihormati oleh seluruh mitra internasional.
Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang mengorbankan darah, keringat, air mata, serta nyawa para pahlawan, sehingga tidak boleh ada pihak luar yang memandang sebelah mata kedaulatan bangsa ini.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada negara lain—terutama negara yang memperoleh kemerdekaannya secara cuma-cuma atau pemberian—yang merasa lebih unggul dibanding Indonesia.
Untuk itu, ketegangan diplomasi atau ketidak kooperatifan dalam hubungan bilateral dapat berujung pada peninjauan ulang hingga penghentian pasokan gas dari Indonesia.
“Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan, mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara lain,” ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), struktur pemanfaatan gas bumi nasional menunjukkan mayoritas pasokan telah dialokasikan untuk kebutuhan di dalam negeri.
Dari total produksi gas nasional, porsi pemanfaatan domestik telah mencapai 74,55%, yang mencakup berbagai sektor penting seperti industri, kelistrikan, pupuk, serta pemenuhan jaringan gas kota.
Kendati demikian, Indonesia masih menyisakan porsi pengapalan ke luar negeri. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, volume ekspor gas bumi Indonesia mencapai 1.352,9 BBtud atau mencakup sekitar 25,39% dari total alokasi yang ada.
Volume ekspor tersebut terbagi menjadi dua skema utama, yakni pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) sebesar 998,77 BBtud serta penyaluran gas melalui pipa sebesar 354,13 BBtud.
(smr/wdh)
