Wahyu mengungkapkan harga logam nikel yang cenderung stagnan dan tingginya biaya investasi, terutama pada smelter berteknologi high pressure acid leach (HPAL), mendorong smelter untuk mengutamakan efisiensi operasional.
“Tekanan margin akibat lemahnya harga logam dunia dan tingginya biaya investasi HPAL menunjukkan bahwa era ekspansi agresif berbasis subsidi atau modal murah mulai diuji oleh keekonomian riil pasar,” tegasnya.
Ekspor Terkontraksi
Bagaimanapun, Wahyu meyakini jika pemangkasan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) tersebut terjadi maka volume ekspor produk olahan nikel kelas 1 bakal terkontraksi.
Meskipun begitu, dia mencatat ekspor MHP Indonesia tak sebesar volume ekspor feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).
Kendati demikian, dia tetap mengingatkan terdapat potensi turunnya penerimaan negara jika 4 perusahaan smelter China di Indonesia resmi memangkas produksinya.
“Sektor nikel telah menjadi salah satu motor utama penopang surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan produksi dari pemain-pemain besar HPAL berpotensi mengurangi surplus tersebut, terutama di tengah volatilitas permintaan global,” kata dia.
Para petinggi sejumlah produsen nikel China berencana untuk bertemu paling cepat Selasa (20/10/2026) guna membahas pengurangan produksi secara terkoordinasi di pabrik bahan baku baterai mereka di Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut—termasuk Tsingshan Holding Group Co, GEM Co, Lygend Resources & Technology Co, dan Zhejiang Huayou Cobalt Co—berencana untuk menetapkan skala pengurangan produksi yang diperlukan.
Rencana tersebut rencananya ditempuh sebab lemahnya harga logam telah menekan profitabilitas operasi HPAL mereka, pertemuan tersebut menyusul diskusi serupa pada Agustus lalu yang tidak menghasilkan kesepakatan.
Menurut sumber Bloomberg News, perusahaan-perusahaan itu kemungkinan akan membahas pengurangan produksi berdasarkan tingkat operasional saat ini.
Detail rencana tersebut masih bisa berubah dan belum ada jaminan bahwa pertemuan akan terlaksana atau kesepakatan akan tercapai.
Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia berencana makin memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Meskipun kebutuhan pasokan mineral mentah untuk smelter domestik diperkirakan mencapai 320 juta ton—melebihi produksi nasional yang saat ini berkisar antara 260 hingga 270 juta ton—pemerintah enggan menuruti permintaan pasar secara mentah-mentah.
"Sekalipun kebutuhan smelter tinggi, kita harus melihat supply and demand global. Kalau kita ikuti terus permintaan smelter, harga nikel kita pasti jatuh. Kalau harganya jatuh, pemerintah dan pengusaha sama-sama tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Sebagai informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memproyeksikan ekspor produksi hilirisasi dari aluminium, produk olahan nikel, hingga komponen baterai litium sepanjang tahun ini dapat mencapai US$50 miliar atau setara dengan Rp899 triliun.
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan proyeksi ekspor dari produk hilirisasi mineral tersebut, jika terwujud, akan naik sekitar 45% dibandingkan dengan capaian 2024 senilai US$34,5 miliar atau setara Rp620 triliun.
“Hitungan dari Dewan Ekonomi Nasional sampai dengan akhir tahun ini hilirisasi nikel, hilirisasi aluminium, dan hilirisasi tadi komponen-komponen litium baterai itu nilainya akan mencapai sekitar US$50 miliar atau naik hampir sekitar 45% dibandingkan dengan ekspor kita pada 2024,” kata Seto kepada awak media di Istana Negara, Selasa (20/10/2026).
(azr/wdh)
