"Titik lemahnya bukan semata pada ketersediaan BBM, melainkan pada simpul distribusi terakhir," ujarnya.
Pemerintah dan Pertamina mengambil tindakan darurat untuk mengurai antrean, antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam penuh, memobilisasi 108 unit mobil tangki, serta mengerahkan 465 awak armada.
Kendati langkah tersebut krusial pada masa krisis, Yusuf mengingatkan pola operasional seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena rentan memicu kelelahan kerja serta risiko kecelakaan kerja.
"Mobilisasi dalam waktu singkat juga membawa risiko operasional. Pemulihan stok harus tetap mengikuti standar mutu dan keselamatan, bukan hanya mengejar kecepatan distribusi," tambahnya.
Yusuf menjelaskan ketergantungan pada Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran memerlukan pembentukan sistem redundancy (cadangan terintegrasi) melalui pembangunan dermaga pelabuhan (jetty) baru dan fasilitas floating storage and offloading (FSO) berkapasitas minimal 50.000 kiloliter (kl).
Penambahan infrastruktur ini diproyeksikan membutuhkan investasi awal sekitar Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun, yang mencakup pengerukan alur pelayaran agar kapal tanker kelas Medium Range (MR) bertonase 30.000—50.000 deadweight tonnage (DWT) dapat bersandar tanpa terkendala cuaca buruk atau pasang surut air laut.
Selain pembangunan fisik, digitalisasi jaringan logistik dan modernisasi armada darat merupakan kunci untuk meningkatkan keandalan distribusi dari terminal ke SPBU.
Penerapan sistem Automatic Tank Gauging (ATG) yang terintegrasi dengan pemantauan berbasis AI di seluruh 140+ SPBU di Bali membutuhkan alokasi dana sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.
Integrasi teknologi ini memungkinkan real-time tracking terhadap volume tangki pendam SPBU, sehingga jadwal pengiriman mobil tangki dapat dioptimalkan secara otomatis sebelum stok menipis di bawah stok penyangga kritis sebesar 20%.
Penambahan armada mobil tangki berteknologi high-capacity sebanyak 30 unit baru juga diperkirakan memakan biaya operasional dan pengadaan sekitar Rp75 miliar.
Dari perspektif finansial dan efisiensi, total paket investasi perbaikan infrastruktur distribusi Bali yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp1,8 triliun ini sejatinya jauh lebih ekonomis dibandingkan risiko kerugian akibat krisis logistik berulang.
Tanpa pembenahan permanen, Pertamina berisiko menanggung beban demurrage kapal hingga US15.000—US25.000 (sekitar Rp230 juta—Rp385 juta) per hari per kapal yang tertahan di laut, belum termasuk lonjakan biaya sewa armada darat darurat dan potensi kehilangan perputaran ekonomi daerah hingga puluhan miliar rupiah per hari akibat antrean BBM.
“Kalau dari pembiayaan, sebenarnya ini bisa dialokasikan melalui skema penugasan belanja modal [capex] Pertamina Patra Niaga yang dikombinasikan dengan kemitraan pemerintah-swasta [KPBU] untuk menjaga stabilitas arus kas perusahaan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan stok bahan bakar minyak (BBM) Pertalite atau RON 90 di Bali berada di sekitar 11—12 hari, gegara kendala distribusi berupa keterlambatan bersandarnya kapal pengangkut BBM.
Bahlil menyatakan keterlambatan pengiriman BBM dari Pulau Jawa ke Bali menyebabkan penurunan stok BBM di Bali sekitar 3—4 hari. Dia mengungkapkan storage atau penyimpanan BBM di Sanggaran memiliki kapasitas 4—5 hari dan terminal BBM Manggis di atas 11 hari.
Untuk itu, Bahlil mengklaim telah memerintahkan mempercepat proses distribusi kepada PT Pertamina (Persero) agar menaikkan stok BBM di Bali dari 11 hari menjadi 15 hari.
Dia menyebut kapal pengangkut BBM yang bersandar di Bali telah ditambah dari sebelumnya tiga kapal menjadi tujuh kapal.
“Nah dalam rangka untuk mempercepat proses ini, sekarang saya meminta kepada Pertamina untuk menaikkan status yang tadinya 11 hari menjadi 15 hari,” kata Bahlil kepada awak media di Bali, mengutip keterangan resmi Kementerian ESDM, Senin (19/10/2026).
Bahlil menyatakan antrean pembelian dan langkanya BBM di Bali terjadi gegara masalah teknis terkait dengan manajemen logistik di Pertamina.
Di sisi lain, Bahlil mengklaim stok BBM jenis Solar di Bali tercatat sebesar enam hari. Sedangkan stok BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series dan Dex Series diklaim di atas standar nasional.
Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri berjanji kelangkaan BBM selama beberapa hari terakhir di Bali tidak terjadi lagi setelah antrean panjang kini sudah tertangani.
“Kami berjanji dan berkomitmen bahwa kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata Simon.
Adapun, Gubernur Bali Wayan Koster memberi arahan yang kemudian diterapkan terkait dengan kebijakan ganjil genap nomor polisi untuk pembelian BBM Pertalite pada 17—19 Oktober 2026.
Koster kemudian memperpanjang kebijakan itu hingga 23 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi.
Adapun rata-rata konsumsi per hari Pertalite di Bali dalam kondisi normal mencapai sekitar 2.200 kiloliter dan Pertamax sekitar 1.000 kiloliter.
Sementara itu, selama antrean panjang BBM beberapa hari terakhir konsumsi Pertalite membengkak menjadi sekitar 3.000 kiloliter.
“Kami telah melakukan evaluasi dan akan terus melakukan upaya-upaya terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujar Simon.
(smr/wdh)
