Upaya tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk memastikan bank memiliki sistem, infrastruktur, tata kelola, serta pengendalian yang memadai dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko serangan siber, penyalahgunaan teknologi, dan kejahatan digital. Dalam konteks tersebut, penguatan keamanan IT menjadi salah satu langkah untuk memitigasi risiko penipuan yang mengatasnamakan bank.
Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Panduan Media Sosial Perbankan pada 2 April 2026 sebagai acuan bagi bank dalam mengelola penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, termasuk memperhatikan aspek keamanan, risiko penipuan, serta pelindungan konsumen.
Panduan ini melengkapi upaya penguatan keamanan teknologi informasi dan mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, serta mendorong bank untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan masyarakat.
OJK juga meminta bank meningkatkan kapabilitas deteksi insiden dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali transaksi keuangan yang berpotensi fraud, baik transaksi dana keluar dari bank maupun transaksi penerimaan dana dengan menggunakan rekening bank sebagai penampung dana kejahatan.
Hal ini termasuk layanan digital yang disediakan kepada mitra bisnis serta anomali pada aktivitas di infrastruktur TI bank yang mengindikasikan pelaku kejahatan sedang berupaya untuk melakukan serangan siber.
Selanjutnya, penguatan penanganan insiden siber oleh bank dilakukan dengan peningkatan kapabilitas Tim Tanggap Insiden Siber atau petugas yang dapat setiap saat menindaklanjuti serangan siber, termasuk melakukan komunikasi kepada publik secara memadai.
OJK menghimbau seluruh bank untuk memperhatikan surat pembinaan yang dikirim oleh OJK dan memastikan dilaksanakannya langkah-langkah peningkatan ketahanan dan keamanan Siber bank.
Namun demikian, pencegahan penipuan yang mengatasnamakan bank tidak hanya bergantung pada penguatan sistem IT. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, antara lain melalui penguatan pengendalian internal dan monitoring transaksi, peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap insiden, penguatan pelindungan konsumen, serta edukasi dan literasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital.
"OJK akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan ketahanan digital dan memastikan penerapan manajemen risiko serta pelindungan konsumen berjalan secara efektif dan berkelanjutan," katanya.
Sebelumnya, OJK meminta perbankan nasional untuk memperkuat sistem informasi dan teknologi (IT). Imbasnya, porsi pembagian dividen bank kepada para pemegang saham akan dipangkas dan disesuaikan dengan kebutuhan investasi teknologi.
"Kalau dividend payout sebetulnya ini lebih spesifik terkait dengan masalah penguatan perbankan, khususnya dalam beberapa hal. Sebagai contoh, terkait dengan tantangan teknologi yang tadi saya sampaikan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Bali, dikutip dari Youtube resmi OJK, Minggu (4/10/2026).
Dian menjelaskan bahwa langkah pencegahan serangan siber maupun kejahatan digital lainnya membutuhkan investasi teknologi yang sangat besar. Terlebih, mayoritas bank saat ini mulai gencar mengembangkan layanan superapp.
"Teknologi itu mahal. Nah, oleh karena teknologi itu mahal, tentu yang namanya pemegang saham harus ikut memikirkan bahwa bagaimana banknya itu bisa diperkuat ke depannya dari cyber attack gitu, kan, dari scamming dan lain sebagainya itu," kata Dian.
"Dan biayanya itu sangat luar biasa besar apalagi kalau kita misalnya semua bank itu sekarang menerapkan apa yang disebut superapp contohnya gitu kan yang sudah dimiliki beberapa bank itu," tambahnya.
Oleh karena itu, regulator akan menyelaraskan rasio pembagian dividen dengan porsi investasi IT yang dibutuhkan masing-masing bank. Perbankan dilarang membagikan seluruh laba bersihnya kepada pemegang saham dan wajib menyisihkan cadangan dana untuk meningkatkan keamanan sistem teknologi.
"Nah, nanti dividend payout itu akan disesuaikan dengan itu akan disesuaikan dengan itu. Jadi, berapa yang harus dia saving, nggak boleh mereka tarik 100% misalnya," tutur Dian.
(lav)
