Dia menyoroti sikap sejumlah pihak asing yang kerap datang bernegosiasi hanya saat membutuhkan pasokan energi dari Indonesia.
Namun, ketika muncul isu atau kendala lain yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog secara baik-baik, negara-negara tersebut justru menunjukkan sikap yang terkesan mengabaikan etika berdiplomasi.
“Itulah asas kesetaraan. Jangan pada saat mereka butuh baru mereka datang untuk memohon, pada saat ada persoalan lain yang sesungguhnya mampu dibicarakan baik-baik saja, seperti saudara yang tidak tahu adat saja,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menegaskan kedaulatan NKRI merupakan hal mutlak yang harus dihormati oleh seluruh mitra internasional.
Menurutnya, kemerdekaan bangsa Indonesia diraih melalui perjuangan panjang yang mengorbankan darah, keringat, air mata, serta nyawa para pahlawan, sehingga tidak boleh ada pihak luar yang memandang sebelah mata kedaulatan bangsa ini.
Dia juga mengingatkan agar tidak ada negara lain—terutama negara yang memperoleh kemerdekaannya secara cuma-cuma atau pemberian—yang merasa lebih unggul dibanding Indonesia.
Untuk itu, ketegangan diplomasi atau ketidakkooperatifan dalam hubungan bilateral dapat berujung pada peninjauan ulang hingga penghentian pasokan gas dari Indonesia.
“Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan, mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara lain,” ungkapnya.
Mode 'Survival'
Kemarin, Bahlil juga sudah sempat menyatakan Indonesia berpotensi tidak memperpanjang kontak ekspor produk gas bumi Indonesia ke negara tetangga.
Alasannya, gejolak atau dinamika geopolitik masih terjadi dan membuat pemerintah harus berpegang pada kondisi bertahan atau survival mode.
Dia menyebut, akibat kondisi tersebut, bisa saja kontrak ekspor gas bumi Indonesia diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
“Jadi kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026), malam.
“Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya,” ungkap Bahlil.
Ihwal mode survival yang dimaksud, Bahlil mengamini Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia harus berjuang di tengah berbagai dinamika global yang terjadi.
“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil mengklaim pasokan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) untuk kebutuhan domestik dan ekspor dalam kondisi yang aman pada semester II-2026.
“Aman semuanya. Enggak ada yang dipotong untuk ekspor. Ekspor sudah oke semua, dalam negeri juga oke,” kata Bahlil usai peresmian Mini LNG Plant di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil juga sempat berjanji kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di industri hulu migas bahwa dia tidak akan mengalihkan kuota ekspor gas pada tahun ini, sebagaimana yang sempat dilakukan pada 2025.
Bahlil menyatakan kuota ekspor gas tahun ini tidak bakal dialihkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Dia pun mengklaim sudah menyetujui seluruh kuota ekspor gas bumi tahun ini.
“Saya janji kepada Bapak Ibu semua, pada 2025 itu kejadian, pengalaman yang bahwa satu tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, tetapi 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakan ke luar negeri,” kata Bahlil dalam IPA Convex 2026, Rabu (20/5/2026).
Bahlil mengungkapkan Kementerian ESDM bakal mencari cara agar pasokan gas domestik dapat terpenuhi tanpa kembali mengalihkan kuota ekspor gas.
“Jadi enggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, enggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak,” ujar dia.
(smr/wdh)
