Yayan juga mengutip data Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) yang mengungkapkan sekitar 75% dari total kapasitas produksi smelter nikel di Indonesia terafiliasi dengan perusahaan China.
Dia memandang perusahaan China memang menaruh tahap produksi di lokasi yang paling murah, yakni menggarap bahan baku baja nirkarat di Indonesia dan mengirimnya ke negara mereka untuk diolah.
“Perusahaan induk menaruh tiap tahap produksi di lokasi paling murah dan menahan tahap bernilai tinggi di dekat pasar akhirnya,” tegas dia.
Biaya dan Risiko Tinggi
Selain itu, Yayan menilai pengembangan smelter yang lebih hilir memang memiliki biaya tinggi dan berisiko.
Dia mencatat modal yang dibutuhkan untuk membangun smelter hidrometalurgi berbasis high pressure acid leaching (HPAL) mencapai sekitar US$60.000 per metrik ton kapasitas tahunan, jauh di atas biaya investasi smelter pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF).
“Tahap prekursor, katoda, dan sel baterai membutuhkan teknologi langka. Mundurnya LG dari proyek baterai senilai US$8,4 miliar pada April 2025 memperlihatkan risiko itu,” ungkap Yayan.
Insentif Pajak
Yayan juga menyoroti sistem pemberian insentif perpajakan yang dinilai hanya mendorong volume produksi, bukan kedalaman industri.
Dia menilai insentif libur pajak atau tax holiday yang ditawarkan selama 5–20 tahun untuk smelter nikel diberikan tanpa membedakan tahap olahan.
Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia berencana makin memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah memetakan industri pemurnian nikel yang berhak beroperasi secara berkelanjutan dan industri yang perlu dibatasi agar tidak terjadi eksploitasi cadangan mineral secara berlebihan.
"Smelter nikel yang ada sekarang mayoritas produknya baru 50%—60%, belum sampai produk hilir, masih setengah jadi. Bahan baku itu dibawa ke luar negeri untuk diproses, lalu kita mengimpornya kembali dalam bentuk barang jadi," ujar Bahlil.
Selain faktor nilai tambah, evaluasi terhadap kapasitas smelter juga dilakukan untuk mencegah penggelembungan pasokan (oversupply) yang berisiko menekan harga nikel pasar internasional.
Meskipun kebutuhan pasokan mineral mentah untuk smelter domestik diperkirakan mencapai 320 juta ton—melebihi produksi nasional yang saat ini berkisar antara 260 hingga 270 juta ton—pemerintah enggan menuruti permintaan pasar secara mentah-mentah.
"Sekalipun kebutuhan smelter tinggi, kita harus melihat supply and demand global. Kalau kita ikuti terus permintaan smelter, harga nikel kita pasti jatuh. Kalau harganya jatuh, pemerintah dan pengusaha sama-sama tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal," kata Bahlil.
Dalam perkembangannya, Bahlil menargetkan hilirisasi nikel menembus sekitar US$45 miliar atau setara dengan Rp805,63 triliun 2026, naik sekitar US$5 miliar dari capaian yang diklaim pada 2025 senilai US$40 miliar atau Rp716,12 triliun.
Adapun, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Secara terperinci, 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi RKEF, 10 pabrik hidrometalurgi berbasis HPAL, 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
APNI mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
(smr/wdh)
