Dia memandang jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa pengendalian pasokan bijih, maka pembatasan output smelter berisiko mengurangi penyerapan bahan baku di dalam negeri tanpa menjamin kenaikan harga bijih nikel.
Harga Logam
Wahyu memperkirakan pengendalian output smelter, jika disertai pengetatan kuota bijih, berpotensi mendorong kenaikan harga logam nikel di London Metal Exhange (LME) di kisaran US$16.500—US$17.200/ton.
Jika kebijakan pengendalian produksi smelter dibarengi pemangkasan kuota produksi bijih nikel yang lebih ketat dan terdapat penurunan produksi nikel global sera permintaan naik, harga diramal bisa menembus US$18.000—US$19.000/ton.
Sementara itu, jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa penurunan stok global dan perbaikan permintaan, kenaikan harga akibat pengendalian output smelter diperkirakan terbatas di kisaran US$16.800—US$17.500/ton.
“Tanpa perbaikan permintaan global dan pemangkasan stok dunia, kenaikan harga akibat kontrol output smelter kemungkinan hanya akan tertahan di sekitar level US$ 16.800—US$ 17.500/ton, level di mana tekanan jual dan aksi lindung nilai akan kembali aktif,” tegas Wahyu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum lama ini berencana memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Dia menambahkan pemerintah siap mengatur volume produksi smelter yang beroperasi guna menjaga kestabilan harga dan mengamankan cadangan nikel nasional untuk jangka panjang.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita banjiri pasar, nanti barang kita murah. Berbeda dengan sawit yang bisa di-replanting dan berbuah terus, nikel dan batu bara kalau diambil tidak bisa tumbuh lagi. Jadi tolong, ini harus kita jaga secara berkelanjutan untuk masa depan bangsa," tutupnya.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Secara terperinci, 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
APNI mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
Adapun, Kementerian ESDM mencatat saat ini kebutuhan bijih oleh smelter nikel mencapai sekitar 320 juta metrik ton per tahun.
Kementerian ESDM memproyeksi realisasi produksi bijih nikel sepanjang tahun ini bakal mencapai sekitar 290 juta metrik ton, atau lebih tinggi dari kuota RKAB 2026 sebanyak 260—270 juta metrik ton.
(azr/wdh)
