Tak ayal, pemerintah harus menanggung defisit bersih tambahan sebesar Rp3,5 triliun hingga Rp5,5 triliun untuk setiap kenaikan US$1/barel.
Dengan memperhitungkan selisih kenaikan hingga US$17/barel dari asumsi ICP dalam APBN 2026 di level US$70/barel, Wahyu memproyeksikan belanja subsidi dan kompensasi energi berisiko melonjak drastis hingga mencapai Rp144,5 triliun sampai Rp178,5 triliun.
Sementara itu, tambahan pendapatan negara diperkirakan hanya berada di rentang Rp59,5 triliun hingga Rp85 triliun.
Ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan beban defisit bersih baru bagi APBN sebesar Rp59,5 triliun hingga Rp93,5 triliun.
Pelebaran Defisit
Kondisi lonjakan beban subsidi ini dinilai mengancam pelebaran defisit anggaran hingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Wahyu menilai situasi ini menempatkan pemerintah pada opsi dilematis yang berisiko tinggi bagi perekonomian nasional.
"Pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan sulit yang sama-sama berisiko: menambah penerbitan Surat Berharga Negara [SBN] di tengah era suku bunga tinggi yang memperbesar beban bunga utang, atau menaikkan harga BBM bersubsidi yang berisiko memicu inflasi daya beli masyarakat," ujar Wahyu.
Selain ancaman pelebaran defisit, peningkatan kebutuhan devisa oleh Pertamina untuk mengimpor migas juga akan menguras cadangan devisa dan menekan nilai tukar rupiah.
Deviasi yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realisasi pasar ini dapat menggerus kredibilitas perencanaan anggaran serta menurunkan persepsi disiplin fiskal Indonesia di mata lembaga pemeringkat kredit dan investor global.
Wahyu memprediksi disrupsi pasar energi global ini tidak akan mereda dalam waktu singkat, melainkan berpotensi berlanjut hingga 2027.
Hal tersebut dipicu oleh kendala struktural berupa defisit investasi jangka panjang (underinvestment) pada sektor hulu migas akibat percepatan transisi energi, sehingga kapasitas cadangan riil dunia menjadi sangat terbatas.
"Rute perdagangan energi dunia telah terfragmentasi. Armada kapal tanker harus menempuh jarak pelayaran yang lebih jauh mengitari Afrika untuk menghindari zona konflik Laut Merah dan Teluk Persia," jelas Wahyu.
Faktor logistik tersebut mengikat kapasitas armada tanker dunia (ton-mile demand) dan membuat biaya pengiriman minyak tetap mahal secara struktural.
Mempertimbangkan berbagai risiko struktural dan premi geopolitik tersebut, Wahyu memperkirakan level harga ekuilibrium baru bagi minyak mentah dunia akan bertahan tinggi hingga tahun depan.
"Secara realistis, rata-rata Brent diperkirakan berada di rentang US$85—US$105/barel, sedangkan WTI [West Texas Intermediate] berada di kisaran US$80—US$100/barel," terang Wahyu.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan rata-rata ICP sepanjang Januari—Oktober 2026 mencapai US91—US92/barel.
Adapun, realisasi ICP sepanjang Januari—Oktober 2026 tersebut tercatat jauh lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 di level US$70/barel dan lebih tinggi dari asumsi ICP pada APBN 2027 yang sebesar US$75/barel.
Bahlil mengungkapkan melaporkan realisasi ICP tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar Senin (19/10/2026).
“Rata-rata sampai dengan dari Januari sampai dengan Oktober sekarang ICP kita di angka US91—US92/barel,” kata Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).
Bahlil mengungkapkan pada awal pekan ini ICP bergerak di sekitar level US106—US105/barel, tetapi rata-rata tahun berjalan masih berada di sekitar US$92/barel.
“Kita tahu bahwa kondisi global sampai dengan sekarang kondisinya makin tidak menentu, dan hari ini ICP sudah tembus di angka US100/barel,diangkaUS105—US106/barel,” ujar Bahlil.
Berkaitan dengan itu, Bahlil menyatakan cadangan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite berada di sekitar 16—20 hari. Di sisi lain, stok bensin RON 92, RON 95, dan 98 diklaim berada di atas 20 hari.
“RON 90 sekarang di angka 16—20 hari, kemudian selebihnya untuk bentuk BBM yang lain itu rata-rata di atas 20 hari,” tutur dia.
Adapun, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan gеоpolitik di Timur Tengah berdampak langsung pada penetapan rata-rata ICP September 2026.
Kementerian ESDM menetapkan rata-rata ICP September 2026 di level US$112,81/barel, naik tajam sebanyak US$23,38 jika dibandingkan dengan harga pada Agustus 2026 yang masih bertengger di posisi US$89,43/barel.
Keputusan resmi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 mengenai Harga Minyak Mentah Indonesia bulan September 2026.
(smr/wdh)
