Dia mengingatkan status keamanan stok secara kertas tidak boleh membuai pemerintah jika di lapangan masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM.
"Negara harus mampu menjamin BBM tersedia ketika dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menyatakan stok nasional aman," tegasnya.
Pertebal Cadangan
Selain fleksibilitas kuota jangka pendek, DEN menggarisbawahi pentingnya langkah strategis jangka panjang. Kholid menyebut ketahanan energi nasional tidak boleh terus-menerus bergantung pada skema impor dan stok operasional yang sangat terbatas.
Untuk menjaga stabilitas nasional dari gejolak pasokan maupun lonjakan permintaan, DEN mendorong penguatan CPE, peningkatan produksi minyak domestik, serta perluasan kapasitas kilang di dalam negeri.
Hingga 2026, ketahanan stok BBM dan energi nasional tercatat berada di kisaran 20 hingga 23 hari. Angka tersebut mayoritas masih berupa stok operasional yang berputar di kilang, kapal tanker, dan rantai distribusi—seperti stok Pertalite yang saat ini berada di level 16—18 hari.
Indonesia secara substantif belum memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) mandiri jangka panjang yang dikhususkan untuk kondisi darurat.
Meskipun target jangka panjang mengarah pada pemenuhan standar ideal internasional Badan Energi Internasional (IEA) hingga 90 hari atau target antara 30 hingga 50 hari, realisasi penambahan kapasitas tampungan nasional masih memerlukan investasi fiskal yang masif.
“Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan regional, posisi ketahanan energi Indonesia saat ini tergolong belum cukup kuat,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Thailand mampu mempertahankan cadangan energinya hingga 61 hari, Filipina sekitar 60 hari, dan Malaysia mewajibkan cadangan operasional minyak sekitar 30 hari.
Menurut Kholid, salah satu langkah paling krusial adalah percepatan pembangunan dan perluasan kapasitas tangki penyimpanan (storage tank) serta depot BBM strategis di wilayah pesisir dan titik-titik krisis distribusi.
Skema pembiayaan dapat diarahkan melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), optimalisasi investasi BUMN energi, hingga pengalokasian APBN yang berkesinambungan agar stok fisik BBM darurat benar-benar terpisah secara penuh dari stok operasional komersial harian.
“Selain kesiapan fisik, penguatan tata kelola dan diversifikasi sumber pasokan juga menjadi pondasi penting untuk meningkatkan durasi cadangan nasional,” ungkapnya.
Pemerintah perlu menetapkan regulasi ketat mengenai kewajiban pemeliharaan tingkat stok minimum bagi BUMN Energi dalam hal ini PT Pertamina (Persero), seraya membangun SPR milik negara yang memanfaatkan jaringan kilang dalam negeri dan fasilitas kilang mitra luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui stok bensin RON 90 atau JBKP Pertalite secara nasional sudah turun ke level 16—18 hari dari level 18—20 hari, gegara migrasi konsumsi dari Pertamax.
Bahlil menyatakan hanya bensin RON 90 yang saat ini stoknya berada di bawah 20 hari, tetapi dia mengklaim hal tersebut tidak menandakan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan bahan bakar minyak.
“Oh, sekarang lagi proses pencampuran kan. Di kilang itu kan ada, kalau kita kan RON 90, yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Bahlil berjanji dirinya membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk mengembalikan pasokan bensin RON 90 ke level 20 hari.
Di sisi lain, dia menyatakan migrasi konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM bersubsidi terjadi gegara lebarnya disparitas harga Pertalite dengan Pertamax.
“Akan tetapi, secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Namun, [posisi cadangan saat ini] di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu maksudnya,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan berbeda, terkait dengan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra, Bahlil mengatakan hal ini disebabkan oleh kendala distribusi melalui jalur laut.
Berdasarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) antrean dipengaruhi kendala distribusi, sebab terdapat jalur pengiriman melalui sungai yang terkendala pendangkalan efek fenomena El Ninõ.
“Tadi kami juga membahas [kelangkaan] di beberapa tempat. Di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Dirut Pertamina menyampaikan ada beberapa wilayah yang distribusi lewat sungai, tapi sungainya terjadi pendangkalan,” kata Bahlil kepada awak media di Bali, Senin (19/10/2026).
“Jadi transportasinya dialihkan lewat darat. Ini memakan waktu, tetapi sekalipun demikian kita tetap mengupayakan secara maksimal,” tutur dia.
Lebih lanjut, Bahlil mengklaim antrean pembelian BBM di wilayah Bali telah berangsur normal. Dia mengatakan stok BBM RON 90 atau Pertalite di Bali berada di sekitar 11—12 hari dan saat ini bakal ditambah menjadi sekitar 15 hari.
(smr/wdh)
