Kekhawatiran mengenai biaya hidup yang menjadi pemicu unjuk rasa di Prancis, yang diikuti lebih dari setengah juta orang, juga terlihat di sejumlah wilayah Eropa lainnya.
Salah satunya Italia, yang dijadwalkan menggelar pemilihan parlemen pada 2027. Di Milan, sejumlah demonstrasi pada Sabtu berakhir dengan kerusuhan dan penjarahan. Kekerasan semakin parah pada Minggu sore, ketika bentrokan terjadi antara polisi dan kelompok anak muda, beberapa di antaranya menjarah toko. Aksi protes juga berlangsung di Belgia dan Portugal.
Di Spanyol, para demonstran diperkirakan akan menggelar aksi mogok bulan depan untuk menuntut perbaikan kondisi perumahan dan kenaikan upah. Aksi itu dijadwalkan berlangsung hanya dua pekan sebelum pemilihan umum yang dipercepat (snap election).
Sananes melihat benang merah di antara negara-negara Eropa tersebut, yakni kegagalan kebijakan publik dalam mengatasi persepsi ketimpangan. “Masalah yang disuarakan para demonstran semakin parah karena tidak adanya pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Namun, ekspresi keresahan sosial yang semakin besar di Prancis, yang terlihat dalam unjuk rasa mahasiswa di seluruh negeri selama tiga pekan terakhir terkait pendidikan, justru tertutupi oleh aksi kekerasan di jalanan.
Kerugian akibat kerusuhan tersebut diperkirakan membutuhkan biaya perbaikan “ratusan juta euro”, menurut Alexandre Bompard, CEO jaringan supermarket Carrefour SA sekaligus pimpinan federasi perdagangan dan distribusi Prancis. Dalam wawancara dengan LCI pada Minggu, ia mengatakan sekitar 1.500 pemilik toko terdampak, termasuk sekitar 20 supermarket milik perusahaannya yang dijarah.
Macron, yang menyebut kekerasan tersebut sebagai “aib” nasional, mengatakan dirinya memahami kekhawatiran masyarakat, termasuk lonjakan harga bahan bakar akibat perang AS dengan Iran. Namun, ia menegaskan bahwa “negara membutuhkan ketertiban” dan mengatakan pejabat daerah dapat melarang sejumlah aksi unjuk rasa jika diperlukan.
“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap para perusuh dan siapa pun yang melakukan kekerasan,” kata Macron. “Melihat jalanan di kota-kota kita dijarah dan dirusak seperti ini sungguh tidak dapat ditoleransi,” tambahnya. “Tidak ada yang membenarkannya, tidak ada yang menjelaskannya, dan tidak ada yang bisa memaafkannya.”
Pemimpin sayap kanan ekstrem Marine Le Pen, dalam pidato yang diunggah di X pada Minggu, mengatakan negara itu “disandera, di antara kekerasan dan ketidakberdayaan”. Ia menyalahkan partai pesaingnya dari sayap kiri ekstrem, Jean-Luc Mélenchon, karena dianggap menyepelekan kekerasan. “Prancis tidak bisa, tidak boleh, dan tidak akan pernah terbiasa dengan pemandangan seperti ini,” katanya.
Mélenchon menyalahkan provokasi polisi atas sebagian kerusuhan dan menyatakan dirinya tidak mendukung aksi perusakan maupun penjarahan.
“Apa yang dipertaruhkan di sini adalah demokrasi itu sendiri,” kata Edouard Philippe, mantan perdana menteri pada masa pemerintahan Macron yang kini menjadi kandidat presiden, dalam wawancara dengan televisi BFM pada Minggu malam. “Termasuk hak setiap orang untuk berharap bahwa properti dan barang-barang pribadi mereka dihormati dan dilindungi oleh negara.”
Bentrokan lanjutan di jalanan diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
Lima serikat pekerja di Prancis telah menyerukan aksi mogok pada 5 November untuk menuntut kenaikan upah dan tambahan pendanaan bagi layanan publik. Mereka juga mengajak para pensiunan dan siswa sekolah menengah—kelompok yang pertama turun ke jalan pada musim gugur ini—untuk bergabung dalam aksi tersebut.
(bbn)
